Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) secara perlahan berhasil menggeser ‘jebakan’ zona nyaman yang selama ini melekat pada penyelenggara pelayanan publik.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller mengungkapkan, sebelum adanya MPP, pelayanan perizinan dan nonperizinan terpisah-pisah sehingga kerap kali masih terdapat ego sektoral.

"Karena terpisah-pisah jadi ada zona nyaman yang kalau (sistemnya) diubah, mereka menjadi terganggu. Ini yang ingin kita hilangkan," ungkap Jeffrey dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021)

Penyelenggaraan MPP memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk mengubah kebiasaan kerja yang konvensional menuju digital.

Selain itu, komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat (excellence in service) pun harus ditanamkan dengan kuat.

Saat ini pemerintah daerah berlomba-lomba untuk membangun MPP sebagai pusat pelayanan modern terpadu di wilayahnya.

Baca juga: Kementerian PANRB Dorong Perbaikan Layanan Publik di Provinsi Kalimantan Utara

Untuk itu Kementerian PANRB selaku instansi pembina pelayanan publik memfasilitasi pemda yang ingin membangun MPP, dengan melakukan studi tiru ke beberapa MPP percontohan.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah memboyong Kota Tangerang dan Kota Tasikmalaya untuk studi tiru ke MPP Surakarta.

Kali ini Kementerian PANRB memfasilitasi Kota Cimahi, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Manggarai Barat studi tiru ke MPP Badung.

Jeffrey berharap agar peserta studi tiru tidak hanya terfokus pada gedung yang baru atau megah. Namun yang terpenting adalah praktik baik di berbagai aspek dalam pembentukan dan penyelenggaraan MPP Badung.

"Jangan melihat MPP yang sudah ada sekarang, tapi liat prosesnya. Bagaimana menyatukan sistem dan menyatukan spirit kerja di antara tenan-tenan yang ada," ujar Jeffrey.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dimulai dari mindset dan paradigma SDM. Menurutnya, dua hal tersebut mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan.