"Tidak mungkin Bapak/Ibu melakukan perubahan kalau SDM tidak berubah," imbuh Agus.

Reformasi pelayanan telah dilakukan MPP Badung dengan cara yang cukup menarik.

Baca juga: Lagi, Kementerian PANRB Temukan Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Honorer

Untuk mengubah image pelayanan yang kaku dan tidak ramah, MPP Badung menggandeng lulusan baru perguruan tinggi dari berbagai bidang ilmu untuk menjadi sukarelawan (volunteer).

Mereka diberikan pelatihan dan dijadikan agen perubahan untuk menunjukkan Budaya Melayani 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun).

Transformasi layanan berbasis teknologi informasi (TI) pun dilakukan dengan merekrut lulusan TI untuk menggerakkan aplikasi Layanan Perizinan Online (Laperon).

Ia memberikan catatan kepada para peserta studi tiru agar melakukan pemetaan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini bertujuan agar layanan yang diberikan memang menjawab kebutuhan masyarakat di daerahnya, mengingat kebutuhan masyarakat di setiap wilayah berbeda-beda.

Ia juga berpesan agar pemda tidak menjadikan pembangunan MPP sekadar seremonial belaka.

Menurutnya, ketika MPP sudah diluncurkan, artinya semua pelayanan harus sudah bisa berjalan dengan baik.

Jika pelayanan tidak berjalan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan hilang.

"Tolong jangan di-launching kalau belum siap. Jadi matangkan dulu kesiapan daripada dipaksa di-launching tapi belum siap," ujarnya.

Salah satu peserta Studi Tiru MPP, Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, mengaku mendapat banyak masukan dan wawasan terkait praktik baik penyelenggaraan MPP dari Kabupaten Badung.

Menurutnya, kehadiran MPP Kabupaten Badung merupakan komitmen dari Pemkab Badung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

"Kami akan jadikan MPP Kabupaten Badung ini menjadi ATM (Amati, Tiru, Modifikasi). Tidak mungkin sama persis karena kebutuhan setiap daerah berbeda," ujarnya.