Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Legislator Demokrat Minta Penerapan PPKM Mikro Harus Perhatikan Sektor Usaha dan Jasa

Demokrat ingatkan penerapan PPKM Mikro harus disertai dengan perhatian dan perlindungan pada masyarakat, utamanya yang bergerak di usaha dan jasa.

Legislator Demokrat Minta Penerapan PPKM Mikro Harus Perhatikan Sektor Usaha dan Jasa
Tribunnews/Irwan Rismawan
Suasana aktivitas di pusat perbelanjaan Mal Kasablanka, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terkait lonjakan kasus Covid-19 pada periode 22 Juni-5 Juli yang salah satunya yakni pembatasan pengunjung mal dan pembatasan jam operasional. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Namun, Anwar mengingatkan aturan tersebut harus disertai dengan perhatian dan perlindungan kepada masyarakat, utamanya yang bergerak di bidang usaha dan jasa.

"Misalnya, bagi jasa restoran, kantor dan pedagang pasar untuk mendapatkan santunan dan bantuan bukan sekedar kebijakan penutupan. Agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan. Termasuk persoalan dukungan bagi dunia usaha," katanya kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Permintaan Isi Ulang Gas Oksigen untuk Covid-19 Meningkat, Kemenperin Jamin Tak Ada Kelangkaan

Anwar menjelaskan, PPKM Mikro terbagi menjadi dua zona, yakni zona merah dan zona hijau.

Dalam intruksi Mendagri itu, aktivitas untuk area publik di wilayah zona hijau hanya dibolehkan 25 persen, dan zona merah ditutup sementara.

"Peraturan Mendagri tersebut juga mesti mengoptimalkan pos komando (posko) penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Baca juga: Ungkap Penembakan Dekat Rumah Dinas Kepala BIN: 2 Selongsong Peluru, CCTV dan 6 Saksi Diperiksa 

Anwar berharap masyarakat di zona merah harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. 

Selain itu, pemerintah pusat juga harus memberikan perhatian serius bagi daerah-daerah yang akan menerapkan PPKM Mikro.

"Perlu pula pemerintah pusat dan daerah mesti  berpikir untuk memberikan dukungan bagi daerah yang akan menerapkan PPKM Mikro instruksi Mendagri tersebut," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas