Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Israel Serang Jalur Gaza

PBB Desak Israel Segera Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur

PBB menuduh Israel secara terang-terangan dan nyata melanggar hukum internasional dengan memperluas permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

PBB Desak Israel Segera Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur
SAID KHATIB / AFP
Anak-anak Palestina bersepeda melewati konvoi buldoser yang disediakan oleh Mesir tiba di sisi Palestina dari perbatasan Rafah yang melintasi antara Mesir dan kantong Jalur Gaza Palestina pada 4 Juni 2021. Mesir mengirim konvoi bantuan ke tetangga Gaza dengan penggali, truk, dan derek ke "mempersiapkan tanah untuk rekonstruksi" kantong Palestina menyusul gencatan senjata antara penguasa Islam Hamas dan Israel yang mengakhiri 11 hari pertempuran mematikan. Penyeberangan Rafah yang dijaga ketat di Mesir adalah satu-satunya jalur Jalur Gaza ke dunia luar yang tidak dikendalikan oleh Israel. Sisi telah menjanjikan $500 juta untuk membantu upaya rekonstruksi di Gaza yang berpenduduk padat, rumah bagi sekitar dua juta orang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YERUSALEM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel secara terang-terangan dan nyata melanggar hukum internasional dengan memperluas permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Kamis (24/6/2021) waktu setempat.

Seperti dilansir dari Arab News, Jumat (25/6/2021), PBB menilai permukiman itu ilegal dan mendesak pemerintah baru Israel untuk segera menghentikannya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan utusan Mideast PBB Tor Wennesland melaporkan implementasi resolusi Dewan Keamanan 2016 yang menyatakan pembangunan pemukiman itu tidak memiliki "validitas hukum."

Karena itu, PBB menuntut penghentian ekspansi Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Wennesland mengatakan dalam sebuah pengarahan kepada dewan, dalam laporan 12 halaman, bahwa dia merasa sangat terganggu dengan persetujuan Israel atas rencana untuk menambahkan 540 unit perumahan ke pemukiman Har Homa di Yerusalem timur serta pembentukan pos-pos pemukiman.

Dia mengatakan pembangunan tersebut ilegal.

Baca juga: Pemukim Israel Enggan Tinggalkan Permukiman Ilegal di Tepi Barat

"Saya sekali lagi menggarisbawahi, bahwa permukiman Israel merupakan pelanggaran yang sangat penting terhadap resolusi PBB dan hukum internasional," kata utusan PBB itu.

"Itu adalah hambatan utama untuk pencapaian solusi dua negara dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif," lanjut dia.

Namun Israel membantah permukimannya ilegal.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas