Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan penyelidikan terhadap temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas 82 temuan penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah Provinsi dan dana otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua serta Papua Barat.

"Temuan-temuan PPATK ini wajib hukumnya kepada Kapolri dan Jaksa Agung, segera melakukan fungsi penyelidikan karena ini menyangkut keuangan negara dan uang rakyat," katanya kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

Junimart juga mendesak Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) segera bersikap melakukan evaluasi atas penggunaan dari APBD, Dana Otsus serta Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), dan penggunaan dana jenis lainnya termasuk juga Dana Desa.

"Kemendagri sebagai pengawas dan pembina para kepala daerah harus bersikap langsung turun ke daerah daerah yang bersangkutan dengan membentuk tim dari inspektorat Kemendagri," ucapnya.

Baca selengkapnya >>>

5. Daftar 33 Calon Dubes RI

Baca juga: Meski Telah Menolak, Jokowi Bisa Jadi Presiden 3 Periode jika Partai Pendukungnya Merestui

Baca juga: Dukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Qodari Dorong Amandemen UUD 1945

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI terkait penempatan calon duta besar (dubes) di negara sahabat.

Surat tersebut dibacakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna Selasa (22/6/2021) lalu.

Saat itu Puan tidak membacakan secara rinci calon duta besar yang diajukan Presiden Jokowi.

Namun, kini beredar daftar calon duta besar RI.

Dalam dokumen tersebut disebut bahwa calon duta besar ini berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-25/Pres/6/2021, tanggal 4 Juni 2021, terdapat 33 nama yang diusulkan oleh Jokowi.

Baca selengkapnya >>>

Baca berita populer lainnya

(Tribunnews.com)