Politikus Gerindra Nilai PPKM Mikro Sudah Tidak Tepat
"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika Kebijakan PPKM Mikro dipertahankan ditengah lonjakan bersifat eksponensial bukan gradual,"
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Kamrussamad menilai bahwa lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi sekarang ini karena pemerintah pusat cenderung lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan ekonomi ketimbang nyawa rakyat.
Untuk diketahui kasus Covid-19 secara nasional kembali memecahkan rekor dengan 21.342 kasus pada Minggu, (27/6/2021). Sehingga, total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2.115.304.
"Nampaknya pemikiran selamatkan ekonomi lebih mendominasi pemikiran selamatkan nyawa rakyat dari sejumlah menteri yang juga pembantu Presiden. Harusnya Kita semua sadar bahwa hukum tertinggi adalah hukum kemanusiaan bukan hukum ekonomi," kata dia kepada wartawan, Minggu, (27/6/2021).
Kebijakan pemerintah yang mempertahankan PPKM Mikro kata dia sudah tidak tepat. Karena penularan kasus Covid-19 kini bukan lagi berasal dari klaster kerumunan, perkantoran, dan sebagainya.
Baca juga: Tekan Penyebaran Covid-19, Kapolri Bakal Tambah Tracer Di Posko PPKM Mikro Cengkareng Barat
"Kebijakan Pemerintah yang bertahan ditengah Peningkatan Covid-19 berupa PPKM Mikro semakin dipertanyakan. Jika Kenaikan masih Gradual, sumbernya masih menjadi klaster kerumunan, Restoran, Mall, Perkantoran, kebijakan PPKM mikro masih bisa dipertahankan," Kata Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Sekarang ini kata dia, penularan Covid-19 lebih banyak berasal dari klaster RT, bahkan klaster keluarga. Oleh karenanya kata dia, kebijakan yang paling tepat untuk meredam lonjakan Covid-19 yakni lockdown atau karantina wilayah.
"Kehancuran ekonomi akan lebih dahsyat dampaknya jika Kebijakan PPKM Mikro dipertahankan ditengah lonjakan bersifat eksponensial bukan gradual," tuturnya.
Baca juga: PPKM Mikro Telah Berjalan Sepekan, PHRI: Karyawan Banyak Dirumahkan
Menurutnya butuh kebijakan lebih tegas dari pemerintah pusat untuk meredam Covid-19, terutama di Jakarta. Apalagi WHO telah menetapkan Indonesia Level A1 High Risk Country.
"Dan kita tahu DKI Jakarta merupakan provinsi terbesar ketiga kunjungan Wisman /Investor asing setelah Bali, Kepri," pungkasnya.
