Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai komitmen pemerintah memajukan kesejahteraan di kedua wilayah tersebut, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selain itu, pemerintah pun mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk itu, pemerintah menjadikan kebijakan tersebut sebagai prioritas, agar berbagai rencana aksi yang telah disiapkan dapat segera dilaksanakan.

“Pemerintah tidak hanya melihatnya sebagai suatu kewajiban untuk memperlakukan sama dengan daerah lain, tapi justru ingin lebih memberikan prioritas mempercepat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, dikutip dari laman resmi Wapres, Minggu (27/6/2021).

Lebih jauh Wapres menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan program quick wins yang telah dipetakan hingga tahun 2024, mencakup bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan diimplementasikan secara sistematis dan bertahap.

Baca juga: Polres Jayapura Kota Tak Ijinkan Aksi Demo Koalisi Rakyat Papua, Bila Memaksa akan Dibubarkan

“Masih banyak yang tertinggal kesejahteraan di Papua ini. Untuk itu, maka kita buat langkah-langkah dengan program jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mempercepat langkah-langkah ini,” katanya.

Wapres mencontohkan upaya percepatan yang berbentuk quick wins tersebut.

Untuk bidang pendidikan ada program Papua Pintar, antara lain pembangunan sekolah asrama di tujuh wilayah adat, berbagai program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kemudian Afirmasi Pendidikan Menengah (ADem), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi), Kebijakan Khusus Untuk Guru, serta Pusat Kajian Bertaraf Internasional di Universitas Cenderawasih, penyiapan sumber daya manusia di Universitas Papua, serta pembangunan perguruan tinggi negeri baru di Biak Numfor dan Jayawijaya.

Baca juga: Januari-Juni 2021, 22 Orang Meninggal akibat Ulah KKB Papua, 9 di Antaranya Anggota TNI dan Polri

Sementara di bidang kesehatan ada program Papua Sehat, di antaranya kemudahan akses berobat di delapan kabupaten di Papua Barat, seperti Sorong, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan.

Selain itu, ada program peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di tujuh wilayah adat, pengembangan Institut Kesehatan Papua, penguatan Puskesmas Plus, rumah layak untuk masyarakat, penanganan anak terlantar, dan penanganan stunting.

Terkait pendanaan, Wapres menjelaskan bahwa untuk program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua sudah ada di setiap kementerian/lembaga yang menangani.

Baca juga: KKB di Papua Berulah Lagi, Ketua Suku Jadi Korban, 4 Pekerja Disandera hingga Pelaku di Balik Teror

“Sebenarnya semua kementerian sudah punya [anggaran], sejak awal beranggapan bahwa sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan adalah mengoptimalkan anggaran yang memang sudah ada,” ujarnya.

Adapun rencana untuk berkunjung ke Papua dan Papua Barat, Wapres mengungkapkan sedang menunggu konfirmasi dan koordinasi dari pihak keamanan dan pemerintah daerah untuk bisa segera berkunjung menemui para tokoh Papua sehingga dapat berdialog terkait upaya penyejahteraan di wilayah tersebut.

“Saya akan berencana ke Papua untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lokal. Sedang diatur untuk waktu yang tepat dengan pemerintah daerah, dengan pihak keamanan,” katanya.