Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dicalonkan menjadi duta besar negara sahabat yang uji kepatutan dan kelayakannya akan dilakukan pertengahan Juli depan.

Dengan pencalonan tersebut, maka kursi Juru Bicara Presiden akan kosong.

Terkait kekosongan kursi Jubir Presiden tersebut, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin minta untuk tidak terlalu dipusingkan.

Karena, sekarang ini yang terpenting adalah implementasi dari kebijakan.

Untuk komunikasi, Presiden Jokowi langsung menyampaikan kepada publik.

Baca juga: Jokowi Ajukan 33 Calon Dubes ke DPR, Fadjroel: Tugas dari Jokowi Itu Anugerah

"Selama ini kan bapak presiden untuk bisa memberikan kepastian kepada publik dan masyarakat beliau secara langsung menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik," kata Ali Ngabalin, kepada wartawan, Senin, (28/6/2021).

Selain itu menurut Ali, Kantor Staf Presiden dan Staf Khusus, ikut membantu mengelaborasi pernyataan atau sikap Presiden terhadap sejumlah permasalahan .

"Sehingga apa yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat itu dengan mudah dan gampang karena mendapatkan elaborasi penjelasan itu kepada masyarakat melalui kantor staf presiden," katanya.

Ali mengatakan Presiden nantinya akan menilai, apakah kursi Jubir Presiden yang kosong tersebut akan diisi orang baru atau tetap dibiarkan kosong.

Hal itu sangat bergantung pada tingkat kebutuhan komunikasi.

Baca juga: SOSOK Mayjen TNI Gina Yoginda, Jenderal Bintang 2 yang Disebut Calon Dubes RI untuk Afghanistan

"Seberapa jauh Nanti posisi bang Fadjroel itu sangat tergantung pada kebutuhan dan hak prerogatif Presiden.

Karena selama ini kan juga berjalan dengan baik tanpa ada halangan, sehingga apakah nanti bapak presiden mau menunjuk lagi juru bicara baru dengan staf khusus Komunikasi itu tentu Bapak Presiden yang tahu dan seberapa tahu tingkat kebutuhannya, jadi tidak ada masalah," pungkasnya.