TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak ambil pusing dengan adanya anggapan bahwa komunikasi publik istana presiden jelek.

Ia mengatakan bahwa siapa saja berhak memberikan penilaian terhadap suatu kinerja. Yang pasti kata Ali, KSP selalu terus berupaya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

"Ya nggak apa-apa artinya siapa saja boleh memberi penilaian itu dari mana pun datang tetapi bagi presiden, bagi KSP yang penting bagi kami masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan jelas," kata Ali kepada wartawan, Senin, (28/6/2021).

Selama ini menurut Ali, komunikasi publik Istana berjalan baik dan linier.

Setiap ada pertanyaan dari publik, KSP selalu berusaha memberikan penjelasan sebaik mungkin. Komunikasi publik dari Istana kata dia, selama ini dikoordinasikan oleh KSP, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet.

"Umpamanya siapa saja yang bisa menelpon kami tidak akan terhalang, dan setiap ditanya pasti Kami jawab karena sudah mendapatkan penjelasan dari bapak presiden. Kami sudah tahu strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau bapak Presiden itu sebabnya pentingnya KSP," kata Ali.

Baca juga: HARTA Kekayaan Fadjroel Rachman, Jubir Jokowi yang Disebut Jadi Calon Dubes Capai Rp 3,3 M per 2018

Terkait siapa yang akan mengisi kursi Juru Bicara Presiden yang akan kosong karena Fadjroel Rachman dicalonkan menjadi Dubes, Ali mengatakan tergantung pada keputusan Presiden.

Bisa saja kata dia, kursi Jubir tetap kosong, karena komunikasi publik di Istana telah berjalan dengan baik.

"Bisa jadi (kosong) pertama tentu, seberapa jauh tingkat urgensi dan kebutuhan yang nanti pak presiden lihat, karena selama ini juga berjalan normal saja kan. Yang pasti kami dari KSP akan all out itu, back up apa yang bapak presiden sampaikan pada publik, kemudian kalau harus mendapatkan elaborasi penjelasan, pasti akan kami lakukan," pungkasnya.

Kata PDIP

Sementara itu,  Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengusulkan, tugas jubir diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno atau Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

"Untuk ke depan, sebaiknya jubir presiden bisa diserahkan kepada Menseskab atau Mensesneg. Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan yang diambil oleh presiden," kata Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).

Dijelaskan Ketua DPP PDIP itu, peran Mensesneg sekaligus sebagai jubir sudah terjadi di beberapa pemerintahan sebelumnya, misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

"Pengalaman di masa sebelumnya Bung Karno menunjuk Pak Ruslan Abdulgani dengan sebutan Jubir Usman yang diberikan tugas khusus untuk menyampaikan kebijakan BK tentang Manipol Usdek," ujarnya.