KPK Terima Laporan Harta Kekayaan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa
(KPK) mengonfirmasi telah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perk
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
"Benar. KPK telah menerima laporan kekayaan atas nama KSAD melalui aplikasi e-LHKPN pada 20 Juni 2021. KPK saat ini sedang melakukan verifikasi administratif atas laporan tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding lewat keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).
Ipi menjelaskan, verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.
"Sesuai dengan Peraturan Komisi No. 02 tahun 2020 KPK akan menyampaikan hasil verifikasi paling lambat 60 hari sejak LHKPN disampaikan dan PN wajib melengkapi paling lambat 30 hari setelah menerima pemberitahuan," jelasnya.
Sebelumnya, pihak yang mewakili Jenderal Andika sudah sempat berkonsultasi dengan KPK terkait LHKPN.
"Pekan lalu, KPK telah dihubungi oleh pihak yang mewakili Kasad dan konsultasi terkait LHKPN," terang Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).
Baca juga: KSAD Jenderal Andika Perkasa Ciduk Dandim Gembrot, Ultimatum Turunkan Berat Badan Setahun
Dalam konsultasi itu, tim KPK telah menjelaskan pihak Andika mengenai LHKPN.
Tim KPK juga memberikan form isian e-filling untuk diisi dan dikembalikan ke KPK agar Andika memiliki akun e-lhkpn.
"Setelah memiliki akun e-LHKPN, wajib lapor dapat secara mandiri mengisi laporan kekayaannya secara online. Jika mengalami kesulitan dalam proses pengisian LHKPN, dapat menghubungi tim. KPK selalu terbuka untuk membantu WL (wajib lapor)," kata juru bicara bidang pencegahan ini.
Patut diketahui, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban PN berdasarkan undang-undang.
PN yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup pejabat di lingkup militer setara eselon I.
Dengan demikian seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini.
Semenjak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi KSAD pada Kamis (22/11/2018) silam, Andika Perkasa yang menggantikan Jenderal Mulyono belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Hal ini setidaknya diketahui dari tidak ditemukannya nama Andika Perkasa dalam mesin pencarian di situs elhkpn.kpk.go.id.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.