TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, bahwa kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah wajar dalam negara demokrasi.

Kritik tersebut menjadi bagian untuk mengkoreksi suatu kebijakan dan masukan bagi seorang pemimpin.

"Kritik juga mendapat perlindungan dari negara yang menganut demokrasi. Karena itu, tidak sepatutnya kritik dipidanakan," kata Jamil kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Soal Jokowi The King of Lip Service, Legislator PAN: Kritik pada Presiden Jangan Disikapi Berlebihan

Menurutnya, kritik BEM UI itu sebagai koreksi terhadap Jokowi bahwa ada yang dijanjikan namun belum direalisasikan.

Artinya, hal itu sebagai pengingat untuk Jokowi bahwa masih ada waktu untuk mewujudkan janji-janjinya.

"Atas dasar itu, seharusnya Jokowi dan pendukungnya berterimakasih kepada BEM UI yang telah mengingatkan hal itu," ujarnya.

"Dengan begitu, di masa akhir jabatannya semua janjinya dapat diwujudkan. Jokowi saat purna bakti sudah tidak punya utang lagi ke rakyatnya," pungkasnya.

Baca juga: Soal Jokowi King Of Lip Service, BEM UI Tolak Hapus Postingan

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyebut Presiden Joko Widodo the king of lip service.

Melalui akun @BEMUI_Official, organisasi kampus itu secara blakblakan menyebut Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. 

Postingan tersebut bergambar Presiden Jokowi yang nampak menggunakan mahkota berwarna merah.