Menko PMK: Ulama Dapat Bantu Wujudkan Bonus Demografi Berkualitas
Ulama, menurutnya, dapat mendukung pemerintah mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa terlibat dalam pembangunan SDM.
Ulama, menurutnya, dapat mendukung pemerintah mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.
"Majelis ulama bisa terlibat mulai dari masa prenatal, PAUD, kemudian juga pendidikan dasar, lanjutan, bahkan juga bisa terlibat dalam urusan ketenagakerjaan," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).
"Tentu saja kami juga akan sangat senang sekali kalau majelis ulama programnya nanti bisa diformulasikan sedemikian rupa sehingga terjadi koherensi atau hubungan tali menali yang baik antara program-program pemerintah yang ada di bawah Kemenko PMK dengan program-program yang diselenggarakan oleh majelis ulama," tambah Muhadjir.
Muhadjir mengatakan untuk menciptakan generasi bonus demografi yang berkualitas, maka masalah stunting harus bisa ditekan.
Saat ini, Muhadjir mengungkapkan pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai mulai dari intervensi sejak sebelum pernikahan, melalui bimbingan perkawinan, serta program pendampingan gizi pada ibu dan anak melalui posyandu.
Baca juga: Ketum DPP LDII: Gara-gara Narkoba, Bonus Demografi Bisa Hanya Pepesan Kosong
Namun, menurutnya, peran keluarga menjadi kunci dalam upaya mempercepat penurunan stunting.
Dia mengatakan, keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi penentu kualitas hidup suatu negara.
"Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan stunting untuk mewujudkan bangsa yang berkualitas," ujar Muhadjir.
Seluruh anggota keluarga, kata Muhadjir perlu terlibat dalam mencegah stunting. Pencegahan stunting harus dimulai dengan pemenuhan gizi yang baik pada anak, serta dukungan moril dan pengetahuan yang baik soal kesehatan.
"Keluarga mencakup suami, istri, dan anak, harus dapat memenuhi kebutuhannya dalam aspek keagamaan, ketahanan fisik, dan juga kesehatan," tutur Muhadjir.
Seperti diketahui, pada tahun 2035 Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak dari penduduk usia non-produktif.
Bonus demografi sudah hampir di depan mata. Namun, masih ada tantangan pembangunan manusia yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah gagal tumbuh pada anak atau stunting atau kerdil/tengkes.
Saat ini, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, angka kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen.
Presiden RI Joko Widodo memiliki target optimistis untuk menargetkan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Butuh kerja keras untuk bisa mencapai target tersebut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.