TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah memutuskan akan melakukan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, kebijakan tersebut diambil untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Hal ini ditandai dengan kasus konfirmasi positif yang mengalami peningkatan tertinggi dalam satu minggu terakhir.

Selain itu, kasus kematian juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Baca juga: Kepala Daerah Tak Terapkan PPKM Darurat Diberi Sanksi Teguran Hingga Pemberhentian Sementara

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) pada saat ini juga melebihi puncak keterisian pasca-libur panjang Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 lalu.

Luhut menilai, kebijakan penerapan PPKM Darurat telah disusun secara cermat melalui kajian serta mendengarkan pandangan dari berbagai pihak.

Seperti epidemiologi, asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

Serta berdasarkan pengalaman sejak awal pandemi dan pengalaman penanganan pandemi Covid-19 dari negara lain.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali Diterapkan 3 Juli 2021: Mal Tutup dan Restoran Wajib Take Away

"Saya pikir apa yang kami siapkan ini saya kira persiapannya hal yang paling maksimal, dan sudah juga kami laporkan kepada Presiden. Presiden juga setuju dengan langkah-langkah ini,” kata Luhut dalam konferensi pers dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Kamis (1/7/2021).

Luhut mengatakan, PPKM Darurat berlaku di 48 kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4.

Juga 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Pengamat Sebut Deflasi Juni 0,16 Persen akibat PPKM, Bukan Lemahnya Daya Beli

Berikut cakupan wilayah yang menerapkan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli:

a. DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten/kota dengan kriteria level 4 yaitu:

- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu