“Memang UMKM sulit bergerak. Demikian juga sopir taxi yang mengeluh kehilangan penghasilan sebelum diterapkannya PSBB. Apalagi dengan PPKM Darurat yang membatasi waktu jam kerjanya lebih pendek membuat mereka sulit mendapatkan penghasilan yang memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” tegasnya.

Dia menegaskan, kebijakan PPKM Darurat ini benar-benar memukul daya beli rakyat.

Karena itu, dia meminta pemerintah stop membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

“Kasihan rakyat menengah-bawah yang jelas berbeda dengan para ASN dan apparat negara yang setiap bulan cost of livingnya sudah terjamin dibayar oleh APBN yang sebenarnya itu juga disediakan atau disetor oleh masyarakat pembayar pajak seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sasmito menyarankan kalau memang pemerintah konsekwen mencegah lonjakan positif Covid-19 maka ambilah kebijakan dengan tegas.

Misalnya pemerintah mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 harus tetapkan Lokcdown secara transparan.

“Jangan buat kebijakan abu-abu seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah harus konsekwen juga mencukupi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari selama 17 hari paska impelementasi PPKM Darurat ini.

“Seluruh rakyat Indonesia tinggal di rumah, biar sehat dan selamnat akan disediakan sembako gratis dari negara,” terangnya.

Itu baru tanggungjawab public dijamin negara dengan tegas dan jelas dengan pertanggungjawaban keuangan negara di cover oleh APBN sebagai pos Anggaran Tak Terduga (masukan dalam contingencies factor).

Hal ini wajar-wajar saja sesuai dengan amanah konstitusinya dilaksanakan dengan lebih sempurna.

“Janganlah patut diduga ada upaya kebijakan PPKM Darurat mirip seperti “Lockdowan terselubung,” tuturn ya.

Dia meminta pemerintah jangan menutup mata dengan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Jangan sampai ada yang terpaksa nanti ramai-ramai nekad bersama-sama menjarah Alfamart dan Indomart dengan paksa membawa sembako gratis rakyat,” tuturnya.