Imbas PPKM Darurat, Pengamat Minta Pemerintah Beri Stimulus ke Pegawai Mal yang Ditutup
Efek dari PPKM Darurat, pengamat minta pemerintah beri stimulus kepada para pegawai Mal yang ditutup.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat akan berlaku mulai besok Sabtu (3/7) hingga 20 Juli 2021, di sejumlah daerah pulau Jawa dan Bali.
Satu di antara isi aturan PPKM darurat ini, yakni mal hingga pusat perbelanjaan harus ditutup.
Melihat hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Ardiansyah memprediksi akan terjadi pemecatan dan PHK kepada karyawan yang bekerja di mal.
Untuk mengantisipasi agar pemecatan tak terjadi, pemerintah bisa memberi bantuan kepada karyawan dan pihak pengusaha mal tersebut.
Trubus mencontohkan, pemerintah dapat membayar separuh gaji yang biasanya diterima karyawan.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tegas Terapkan PPKM Darurat hingga Beri Suplemen ke Masyarakat
"Kalau itu ditutup, yang terjadi adalah situasi pemecatan atau PHK. Untuk itu pemerintah harusnya gotong royong, 50-50 dong."
"Pemerintah memberi gaji separuh kepada karyawan ini supaya tidak di-PHK, pihak perusahaan maupun tenant-tenant yang bekerja di situ, bisa juga membayar separuh," jelas Trubus, dikutip dari tayangan YouToube Tv One, Kamis (1/7/2021).
Menurutnya, mal dan pusat perbelanjaan selalu menjadi korban dari kebijakan PPKM pemerintah, tertutama yang ada di daerah Kota/Kabupaten.
Ia menilai, pemerintah seharusnya bisa memberi aturan pedoman kepada mal yang ada di daerah, sejak awal kalau akan diberlakukan PPKM darurat.
Baca juga: PPKM Darurat, Pembagian Kupon Daging Kurban Dilarang
"Harus didiskusikan, didialogkan sejak awal, kalau ini ada penutupan. Kalau tiba-tiba ditutup, mereka otomatis dalam posisi bingung . Sementara, dia (mal) sudah bangkit selama ini," ungkapnya.
Trubus juga melihat ada diskriminasi dalam aturan PPKM darurat,, dimana mal harus ditutup. sedangkan pasar tradisional tetap berjalan.
Selain itu, kata Trubus, kebijakan pemerintah soal PPKM darurat tersebut dinilai terlambat.
"Kebijakan ini sendiri, menurut saya, juga sudah terlambat, karena kondiisnya covid-19 sudah meledak baru kita membuat kebijakan darurat."
Baca juga: Menag Umumkan Aturan Pelaksanaan Idul Adha di Wilayah Cakupan PPKM Darurat: Salat Ied Ditiadakan
"Seharsunya kan antisipasi sejak awal," ucap Trubus.
