Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

ASN di Sektor Non Esensial WFH 100 Persen Selama PPKM Darurat

Pegawai atau pejabat lembaga negara di sektor nonesensial masih diperbolehkan melakukan tugas di kantor jika ada alasan penting dan mendesak.

ASN di Sektor Non Esensial WFH 100 Persen Selama PPKM Darurat
dok Angkasa Pura II
PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola 20 bandara, menyesuaikan operasional dan layanan bandara guna mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali pada 3 - 20 Juli 2021. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa PPKM Darurat.

Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo itu, diatur bahwa seluruh ASN pada instansi pemerintah di sektor non esensial wajib bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, mulai 3-20 Juli 2021.

Menpan RB Tjahjo Kumolo menuangkan kebijakan itu dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 14 Tahun 2021. Surat itu diterbitkan pada Jumat (2/7/2021).

"Pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan PPKM Darurat pada sektor nonesensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) secara penuh atau 100 persen (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan," demikian bunyi kutipan dari salinan SE Menpan RB Nomor 14 Tahun 2021 itu.

Baca juga: Sejumlah Mal di Kota Bekasi Tutup Sementara Sepanjang Pemberlakuan PPKM Darurat, Berikut Daftarnya

"Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di wilayah Jawa Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut," bunyi salah satu poin.

Dalam surat edaran itu dikatakan bahwa pegawai atau pejabat lembaga negara di sektor nonesensial masih diperbolehkan melakukan tugas di kantor jika ada alasan penting dan mendesak.

Pejabat Pembina Kepegawaian nantinya akan menentukan jumlah orang yang hadir di kantor secara selektif dan akuntabel.

Adapun ASN yang bekerja di sektor esensial diizinkan bekerja dari kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50 persen.

Sementara ASN yang bekerja di sektor kritikal bekerja dari kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100 persen. Namun, surat edaran itu tak menjelaskan cakupan setiap sektor.

Daftar cakupan setiap sektor tercantum dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas