Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan regulasi tambahan terkait perjalanan luar negeri di masa PPKM Darurat untuk mengendalikan peningkatan kasus aktif Covid-19 di dalam negeri.

Peraturan ini ditetapkan lewat Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen Ganip Warsito mengatakan telah terjadi peningkatan persebaran virus Sars-Cov2 dan Sars-Cov2 varian baru lainnya di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Pemerintah perlu merespon dengan cepat dengan menambah ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia.

Baca juga: Di Tengah PPKM Darurat Covid-19, Pemerintah Tak Tutup Pintuk Masuk WNA, Hanya Perketat Persyaratan

"Maksud surat edaran ini untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih lengkap terhadap pelaku perjalanan internasional dengan tujuan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi," ujar Ganip Warsito pada konferensi pers hari Minggu (4/7/2021).

Adapun ketentuan yang ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi terbatas para menteri tersebut mengubah beberapa ketentuan dan menambah 1 ketentuan.

Kepala BNPB itu menegaskan peraturan ini berlaku bagi seluruh pelaku perjalanan internasional, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNI).

Pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan Internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 x 24 jam.

Bagi WNI yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dengan biaya ditanggung olah pemerintah.

Sedangkan, bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dangan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

Baca juga: Pemerintah Diminta Larang WNA Masuk Indonesia Selama PPKM Darurat

Kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri dl kediaman masing-masing selama 8 x 24 jam.

Pada hari ke-7 karantina, bagi WNI dan WNA akan dilakukan tes RT-PCR kedua.

Jika hasilnya negatif, maka setalah dilakukan karantina selama 8 x 24 jam, WNI den WNA dapat dinyatakan selesai karantina dan diperkenankan melanjutkan perjalanan.

Namun dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri lagi selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan.

Jika pada RT PCR kedua, WNI atau WNA hasil tesnya dinyatakan positif, maka akan dilakukan perawatan di rumah sakit.

Bagi WNI, biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan bagi WNA biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

Adapun terkait penambah ketentuan seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, WNI maupun WNA yang tiba di Indonesia wajib menunjukkan kartu atau sertifikat yang menyatakan telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia.

Namun bagi WNI yang belum mendapatkan vaksinasi di luar negeri, maka akan di vaksin di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan PCR kedua dinyatakan negatif.

Sedangkan WNA diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin baik fisik maupun digital saat tiba di Indonesia.

Kecuali pada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas terkait kunjungan kenegaraan setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema travel corridor arrangement (TCA), sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program gotong royong sesuai peraturan perundangan-undangan.