TRIBUNNEWS.COM - Pertemuan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Investasi Indonesia-Australia kembali digelar pada Selasa (6/7/2021). Dalam pertemuan virtual tersebut para menteri bertekad untuk meningkatkan upaya mengatasi tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditimbulkan oleh pandemi Covid‑19.

Mereka mengakui bahwa akses yang adil ke vaksin yang aman dan efektif sangat penting untuk membangun kembali ekonomi di seluruh Indo-Pasifik. Akses vaksin yang tidak merata dan varian virus baru berisiko menunda pemulihan.

Dalam pertemuan yang diadakan secara virtual tersebut, dari Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, serta Deputi Menteri Kerjasama Investasi Indonesia, Riyatno, Sementara dari Australia diwakili Menkeu, Josh Frydenberg MP, dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Dan Tehan.

Dalam pertemuan ini mereka juga membahas pentingnya inklusifitas kebijakan Covid‑19. Termasuk dukungan terhadap masyarakat yang terkena dampak besar dari Covid‑19 seperti masyarakat miskin dan rentan. Ini termasuk kaum muda dan perempuan, yang paling berisiko tertinggal dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan mental dan pendapatan.

Para menteri ini mengakui tingkat utang publik yang tinggi saat ini harus dipikul banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Mereka sepakat bahwa penarikan awal dukungan pemerintah dan konsolidasi fiskal yang premature, berisiko melemahkan upaya pemulihan.

Dalam pertemuan itu juga disepakati pentingnya pendalaman kerja sama dalam forum ekonomi regional dan global. Pihak Australia menantikan kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan G20 pada 2022. Mereka mengapresiasi Kick-off Workshop Indonesia-Australia G20 yang diselenggarakan pada Maret 2021.

Selain itu juga terdapat pembahasan penting peran infrastruktur yang berkualitas dalam investasi guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Topik ini akan dibahas lebih lanjut dalam Pertemuan G20.

Kedua negara juga kembali menegaskan komitmennya terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan berbasis aturan yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Australia dan Indonesia juga setuju untuk mendukung reformasi yang melayani kepentingan semua anggota WTO.
Para menteri juga menegaskan kembali komitmennya untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership) RCEP ini menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, di luar WTO, dan berharap untuk segera diberlakukan. Kedua negara juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA).

Dalam pertemuan itu juga disepakati upaya untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi. Bahkan , mengakui bahwa berlakunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia satu tahun lalu telah meningkatkan peluang perdagangan dan investasi bagi bisnis Australia dan Indonesia. Saat ini pendalaman perdagangan dan investasi penting untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama.

Selain itu adanya dampak signifikan dari pandemi pada perjalanan internasional, maka kedua negara berkomitmen untuk tetap terlibat dalam peluang untuk mendukung hubungan orang-ke-orang yang penting antara kedua negara. Bahkan memulai kembali perjalanan untuk pariwisata dan pendidikan ketika keadaan memungkinkan.

Para pihak juga mengakui nilai dari dialog berkelanjutan antara kedua sebagai mitra strategis dalam mewujudkan Kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera. Kedua negara juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengadakan Pertemuan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Investasi setiap tahun sejalan dengan Pernyataan Pemimpin Bersama Indonesia-Australia 2020.
Selain itu para menteri setuju untuk meluncurkan Economic Cooperation Program of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang diberi nama IA‑CEPA ECP “Katalis”.

Mereka pun mendesak semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam program dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan hijau, perdagangan dua arah, investasi, dan pembangunan berkelanjutan kedua negara.