Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country), dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) berdasar berdasar data World Bank.

Menurut Anis, merosotnya peringkat Indonesia terkendala oleh lambannya perkembangan penanganan Covid-19 hingga berdampak pada perekonomian. 

"Angka vaksinasi saja baru mencapai 4,7 persen dari total penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa, ditambah dengan lemahnya leadership, kurang terintergrasinya setiap kebijakan, dan lemahnya koordinasi antar pusat dan daerah," ujar Anis, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (10/7/2021). 

"Melihat eskalasi kasus positif yang hampir mencapai angka 40 ribu kasus perhari, pemerintah jangan lamban ini mendesak, harus segera membuat RS darurat, baik di gedung-gedung milik pemerintah atau stadion olahraga," imbuhnya. 

Baca juga: Pelanggar PPKM Darurat Diancam Pasal Pidana UU Kekarantinaan dan KUHP

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS ini efektifitas vaksin untuk tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan, terutama dengan memberikan vaksin yang miliki efikasi (kemanjuran) yang tinggi yang jauh diatas Sinovac. 

Baca juga: Komite Keamanan Obat Eropa: Vaksin Pfizer dan Moderna Berisiko Munculkan Peradangan Jantung

"Dengan catatan, vaksin ini diprioritaskan untuk tenaga medis agar penanganan Covid-19 menjadi efektif," seru Anis.

Baca juga: Menag Yaqut Minta Rumah Ibadah di Zona PPKM Darurat dan Zona Merah-Oranye Tutup Sementara

Anis berpendapat prioritas saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. "Kelangkaan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan juga kelelahan nakes harus segera ditangani pemerintah agar semua pasien bisa terlayani," jelas dia.

Baca juga: Kisah Haru Mahasiswa Program Dokter Spesialis Unair Meninggal oleh Covid-19, Susul Ayah Hadap Ilahi

Menurut Anis, PPKM mikro darurat akan berdampak pada ekonomi kuartal III 2021, mengingat ruang gerak publik semakin terbatas. 

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mendesak pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial tunai ataupun non-tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dengan data yang tepat sasaran.

Anis menyatakan PKS prihatin dengan perkembangan penanganan Covid-19, pemerintah didesak untuk melakukan langkah-langkah stategis.

"Jika tidak, situasi ini akan berdampak lebih serius bagi Indonesia sebagai negara, kita akan terus terjebak sebagai middle income country, cita-cita negara memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dan menjadi negara makmur makin terhambat," tandasnya.