TRIBUNNEWS.COM -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat.

Usulan Benny ini merespons rumah sakit di ibu kota sudah penuh lantaran kasus Covid-19 kian melonjak.

Usulan ini diunggah dalam akun Twitter pribadinya, @BennyHarmanID pada Jumat (9/7/2021).

"Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat.

Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain?" tulisnya.

Cuitan Benny  tersebut direspons oleh koleganya di Partai Demokrat, Andi Arief.

Baca juga: Bela Ibas, Politikus Demokrat Marwan Cik Asan: Kami Kritik Pakai Argumentasi dan Data, Dijawab Asbun

Baca juga: Soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat: Semua Patut Mendapat Pertolongan Terbaik

Andi Arief menyetujui usulan Benny soal halaman dan gedung DPR/MPR untuk dijadikan rumah sakit darurat penanganan Covid-19. 

Ia mengatakan DPP Partai Demokrat mendukung upaya tersebut mengingat keterbatasan bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit guna menampung pasien Covid-19. 

Dalam cuitannya tersebut, Andi berharap partai lain juga mendukung adanya wacana penggunaan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat.

"Fraksi Partai Demokrat mempersilahkan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan covit. DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini.

Mudah-mudahan Partai lain juga setuju," tulis Andi Arief, Jumat. 

Reaksi Politisi PAN

Dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (10/7/2021), Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menolak usulan Fraksi Partai Demokrat untuk menjadikan halaman dan gedung DPR/MPR sebagai rumah sakit darurat penanganan Covid-19. 

Baca juga: Soal Pernyataan Failed Nation, Demokrat: Kritik Pemerintah Itu Wajar-wajar Saja

Saleh mengimbau, agar usulan yang dilontarkan oleh anggota Partai Demokrat itu lebih rasional dan bisa dipraktikkan, bukan sekedar sensasional. 

"Kita apresiasilah Pak Benny. Tapi ya, Pak Benny, usulannya jangan yang sensasional, tapi carilah usulan yang rasional dan bisa dipraktikkan," ujar Saleh, Sabtu.

Saleh mengatakan, jika menjadikan gedung DPR/MPR sebagai RS Darurat, dirasa akan menyulitkan dalam penyediaan alat kesehatan.

Bahkan, jika sudah selesai digunakan, mungkin dapat membutuhkan waktu enam hingga tujuh bulan untuk membereskannya.

"Iya alat kesehatannya kan susah. Terus kalau sudah selesai, ngangkutnya lagi susah. Butuh waktu lama, enam hingga tujuh bulan baru selesai," jelas Saleh.

PAN sendiri, lanjutnya, mengusulkan pemerintah memprioritaskan pencarian tempat perawatan pasien selain rumah sakit demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. 

Saleh memberikan gambaran, yakni dapat menggunakan tempat-tempat pelatihan yang kerap digunakan oleh pemerintah.

Baca juga: Menko Luhut Pimpin PPKM Darurat, Demokrat: Nothing Special

Ia pun meminta tempat-tempat tersebut dapat diprioritaskan jika rumah sakit sudah penuh. 

"Saya berpendapat bahwa ada baiknya pemerintah lebih dahulu memprioritaskan mencari tempat-tempat yang biasanya, kantor-kantor pemerintah, atau pun tempat-tempat pelatihan yang digunakan oleh pemerintah dalam berbagai macam kegiatan," kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Mengingat, hampir semua kementerian/lembaga itu memiliki gedung-gedung untuk pertemuan atau pun gedung-gedung pelatihan.

"Saya tahu hampir semua kementerian/lembaga itu memiliki gedung-gedung untuk pertemuan atau pun gedung-gedung pelatihan, khususnya PPSDM ya."

"PPSDM biasanya punya itu. Karena itu tentu, jika semua gedung-gedung yang ada, rumah sakit sudah penuh, saya kira diprioritaskan di situ," imbuh Saleh.

Sementara untuk usulan Partai Demokrat, menurut Saleh hal itu belum perlu dilakukan.

Usulan menjadikan gedung DPR/MPR sebagai RS Darurat belumlah menjadi prioritas utama. 

"Karena itu, menggunakan kantor DPR untuk tempat perawatan, RS darurat, belum menjadi prioritas utama."

"Yang bagus tadi, kantor-kantor (tempat-tempat pelatihan) yang tadi, dan itu mudah 'disulap' untuk menjadi tempat-tempat perawatan," pungkas Saleh.

Respons Politisi PPP

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Achmad Baidowi, menyatakan ketidaksetujuannya, sebab selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, kantor DPR masih buka.

Baca juga: Politikus Demokrat Berharap Pemerintahan Jokowi Wujudkan Janji Tidak Ada Pembungkaman Kritik

Awiek, sapaan akrab Baidowi, mengatakan usulan Demokrat terkesan hanya berusaha mencari simpati publik. 

"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika."

"Kalau DPR dijadikan RS darurat di mana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100%. Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS darurat," ujar Awiek, Sabtu (10/7/2021), dilansir Tribunnews.com.

Sebenarnya, kata Awiek, Komisi VI DPR RI sendiri sudah membicarakan soal RS darurat dengan Pertamedika sebagai holding rumah sakit.

Awiek mengungkap, RS Darurat dapat memanfaatkan hotel-hotel yang kini sedang sepi pengunjung. 

"Kami di Komisi VI sudah membahas dengan Pertamedika holding RS. Bahwa untuk RS darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung daripada membangun baru. Kami sampaikan secara resmi di rapat, bukan di luaran," jelas Awiek.

Awiek merasa, dengan pemanfaatan hotel-hotel tersebut, paling tidak dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan.

"Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," pungkas Awiek.

Respons Politisi Partai Nasdem

Dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (10/7/2021), menanggapi usulan Partai Demokrat, Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad Ali, malah mengusulkan adanya pemotongan gaji dari seluruh anggota DPR.

Baca juga: Politikus Demokrat Sebut Jane Shalimar Orang Baik, Semoga Jalanmu Dilapangkan Jane

Pemotongan ini dilakukan, tak lain untuk menyewa hotel yang kemudian dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19. 

Menurut Ahmad Ali, saat ini banyak hotel-hotel yang cenderung sepi konsumen.

Selain bisa dimanfaatkan sebagai tempat isolasi, para pengusaha hotel juga akan terbantu karena mendapatkan pemasukan. 

Bahkan, Ahmad Ali menegaskan Fraksi NasDem siap memotong gaji para anggotanya hingga 5-6 bulan guna membantu masyarakat yang terpapar Covid-19. 

"Kalau kemudian hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel melati, ini kalau memang anggota DPR mau berpartisipasi, saya mengusulkan ayo anggota DPR potong gaji berapa bulan untuk kemudian kita sumbangkan untuk menyewa tempat supaya masyarakat bisa terbantu."

"Fraksi NasDem siap kok untuk potong gaji 5 bulan, 6 bulan kok untuk membantu. Supaya kita bisa solutif," tegas Ahamad Ali.

Pertimbangan ini dipilih Ahmad Ali daripada memilih menggunakan halaman dan gedung DPR RI untuk dijadikan RS Darurat.

"Nah sekarang masih begitu banyak hotel-hotel yang hari ini, yang secara okupansi masih sangat rendah karena Covid-19ini. Nah ini yang kemudian disarankan untuk kita bisa jadikan tempat isolasi," ungkap Ahmad.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Ali juga mempertanyakan apakah Gedung DPR memiliki fasilitas yang memadai atau tidak. 

Baca juga: Demokrat Soroti Masih Banyak Masyarakat Tak Tahu Pemberlakuan STRP saat PPKM Darurat

"Kalau kemudian gedung DPR, nanti di sana akan tambah buat kamar, buat kasur dan lain-lain. Bisa menjadi persoalan baru. Kalau di hotel-hotel, punya kamar-kamar dan lain-lain, permasalahannya di mana?"

"Permasalahan sekarang ini kan untuk ruang inap pasien. Kalau itu permasalahannya, pertanyaannya, apa hanya sekadar gedung yang bisa menampung, atau yang memiliki fasilitas? Kalau gedung DPR punya fasilitas nggak?" ujar Ahmad Ali, Sabtu (10/7/2021).

Selain itu, menururt Ahmad, kantor DPR adalah simbol negara.

Sehingga sistem bernegara dalam kondisi apapun harus tetap berjalan.

Untuk itu, dengan tegas Ahmad menolak usulan Fraksi Partai Demokrat. 

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Vincentius Jyestha Candraditya)