TRIBUNNEWS.COM - Pelayanan vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar yang disediakan oleh PT Kimia Farma (Persero) menuai pro dan kontra.

Vaksinasi Covid-19 berbayar yang dimulai pada Senin (12/7/2021) ini dipertanyakan oleh masyarakat.

Banyak masyarakat yang menganggap vaksin berbayar ini tidak selaras dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menggratiskan vaksin.

Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak tegas vaksinasi Covid-19 berbayar dan menyebutnya tidak etis.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, vaksin gratis tetap berjalan seperti biasa.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar Mulai Dijual Hari Ini, Harganya Rp 321.660 Plus Biaya Pelayanan

Sementara, vaksin berbayar ini masuk dalam program vaksinasi gotong royong yang sebelumnya hanya perusahaan yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan.

Menurut Arya, tujuan disediakannya vaksin berbayar adalah agar target vaksinasi nasional selesai pada akhir 2021 bisa cepat terealisasikan.

Di sisi lain, Arya juga menyebut, tujuan lainnya agar masyarakat punya banyak pilihan lain dalam memilih vaksin.

"Vaksin gratis pemerintah tetap berjalan. Semua lokasi vaksin gratis bisa masyarakat akses," kata Arya Sinulingga dalam pernyataan yang diterima Tribunnews, Minggu (11/7/2021).

"Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat. Masyarakat semakin banyak pilihan" tambah Arya.

YLKI Anggap Vaksin Berbayar Tak Etis

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi adanya informasi vaksin berbayar untuk perorangan atau individu.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengaku menolak vaksin gotong royong berbayar yang disediakan di klinik tertentu.

Menurutnya, pilihan untuk membayar vaksin di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia tidak etis.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," kata Tulus dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Berbayar, PKS Nilai Pemerintah Inkonsisten dalam Regulasi

Dia menilai, kebijakan ini bisa jadi hanya membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.

Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.

"Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek," tutur Tulus.

YLKI memandang, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya.

Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin.

"Jadi bukan malah disuruh membayar," imbuhnya.

YLKI pun mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan.

Baca juga: Nusron Wahid: Sebaiknya Tidak Ributkan Vaksin Gotong Royong Berbayar

Ia meminta kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual.

Diketahui, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan perubahan mengenai pelaksanaan vaksin gotong royong dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021.

Permen tersebut menyebut setiap individu atau orang perseorangan dapat mengakses vaksinasi Covid-19.

Program vaksinasi untuk individu itu baru dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Kimia Farma di delapan titik wilayah Jawa dan Bali.

Vaksin Berbayar Dimulai di 8 Klinik pada Hari Ini Senin, 12 Juli 2021

Sebelumnya diberitakan, PT Kimia Farma (Persero) mulai melayani vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar pada esok hari, Senin (12/7/2021).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pahala N Mansury membenarkan kabar tersebut.

Menurutnya, program tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.

"Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," tutur Pahala dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Daftar 13 Stasiun Kereta Api yang Layani Vaksinasi Covid-19 Bagi Penumpang

Direktur Utama Kimia Farma, Verdi Budidarmo menjelaskan, di tahap awal, program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik.

Namun secara perlahan, perusahaan farmasi pelat merah itu akan memperluas jangkauannya.

Termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

Ia pun mengatakan, saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu atau berbayar, seiring dengan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Calon peserta vaksinasi nantinya akan mengikuti prosedur yang segera dipublikasikan dengan biaya sesuai yang ditetapkan pemerintah.

"Kami siap memberikan layanan vaksinasi Individu melalui klinik-klinik kami di seluruh wilayah Indonesia."

Baca juga: Percepatan Vaksinasi Covid-19: Bersama Pemprov DKI, Magenta Mediatama Siapkan Mobil Vaksin Keliling

"Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali," ujar Verdi.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra menyebut, akan ada 8 klinik yang akan melayani vaksinasi berbayar.

Ke-8 klinik tersebut berada di daerah Jawa dan Bali.

"Total kapasitas VGR individu dari delapan klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari," kata Agus, dikutip dari Kompas.com.

Berikut daftar 8 klinik perusahaan di Jawa dan Bali yang akan melayani vaksinasi berbayar:

1. Jakarta KF Senen, kapasitas 200 orang per hari

2. Jakarta KF Pulogadung, kapasitas 200 orang per hari

3. Jakarta KF Blok M, kapasitas 100-200 orang per hari

4. Bandung KF Supratman (Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari

5. Semarang KF Citarum, kapasitas 100 orang per hari

6. Solo KF Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari

7. Surabaya KF Sedati, kapasitas 200 orang per hari

8. Bali KF Batubulan, kapasitas 100 orang per hari.

(Tribunnews.com/Maliana/Willy widianto/Reynas Abdila, Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Simak berita lainnya terkait Vaksinasi Berbayar