Seperti belum cukup, kabar suram masih ditingkahi pula dengan penuhnya kamar rawat di rumah sakit, kelangkaan oksigen, dan peralatan kesehatan yang melambung harganya.

"Penggunaan anggaran bisa diarahkan untuk mengoptimalkan program kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat biar tidak gampang tertular, juga bantuan obat bagi yang terpapar," ujar Puan.

Puan menyarankan pula pemerintah daerah proaktif merespons kebutuhan tempat untuk isolasi mandiri bagi para pasien yang kondisinya cukup baik dan tak harus dirawat di rumah sakit.

Tidak setiap orang, ujar dia, punya rumah yang layak untuk isolasi mandiri, sementara menyewa secara mandiri juga butuh dana tak sedikit.

"Pemerintah bisa menjadi solusi atas situasi ini, dengan memastikan ketersediaan kamar-kamar untuk isolasi mandiri. Ini juga saya yakin membantu mempercepat pemulihan pasien dan tidak menambah risiko penularan di luar," kata Puan.

Pembatasan mobilitas yang diperketat demi mencegah penularan Covid-19 terus meluas pun memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat kebanyakan.

Pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi yang terdepan memastikan penanganan Covid-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan.

“Perbanyak program pro-rakyat. Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19 tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” ujarnya.

Puan pun meminta para pelaku ekonomi kecil tak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang.

Banyak dari mereka yang kini berwiraswasta dan menggantungkan hidup pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

“Dapur harus terus ngebul. Perut anak-anak dan keluarga di rumah juga tetap butuh diisi. Ini harus mendapat solusi agar penularan Covid-19 bisa dibendung,” pungkas Puan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (13/7/2021) pun mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan Covid-19 masih rendah.

Hingga akhir Juni 2021, sebut Sri Mulyani, serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu. Pos kesehatan pun dia sebut baru terserap Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun.