Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua DPR: Vaksin Gotong Royong Individu Tidak Boleh Kurangi Hak Rakyat Dapat Vaksin Gratis

Puan Maharani mengatakan Vaksin Gotong Royong (VGR) untuk individu harus mencerminkan semangat bersama seluruh elemen bangsa

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi
zoom-in Ketua DPR: Vaksin Gotong Royong Individu Tidak Boleh Kurangi Hak Rakyat Dapat Vaksin Gratis
dok. DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Vaksin Gotong Royong (VGR) untuk individu harus mencerminkan semangat bersama seluruh elemen bangsa untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah dengan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau.

"Semakin cepat program vaksinasi yang dibantu oleh seluruh elemen bangsa, semakin cepat bangsa ini mencapai herd immunity dan keluar dari pandemi," kata Puan melalui keterangannya, di Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: ABJ: Semua Langkah Vaksinasi Baik untuk Menuju Herd Immunity

"Mereka yang berlebih, membantu mereka yang kekurangan agar cepat divaksin. Itulah esensi gotong royong dalam Vaksin Gotong Royong ini," imbuhnya.

Hanya saja, Puan mengingatkan, VGR untuk individu ini tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis oleh negara.

Baca juga: Bamsoet: Taat PPKM Darurat, Prokes dan Vaksinasi Bagian Dari Bela Negara

Sebab, vaksin gratis adalah hak dasar warga atas pemenuhan kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini.

"Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi sedikit pun dengan adanya Vaksin Gotong Royong ini," ujar Puan.

Baca juga: Malaysia Tutup Pusat Vaksinasi setelah Lebih dari 200 Nakes Terpapar Covid-19

BERITA TERKAIT

Mantan Menko PMK ini juga mengatakan, pemerintah harus membuat aturan main yang jelas tentang VGR individu dan dengan cepat menyosialisasikannya secara luas kepada masyarakat.

Termasuk sosialisasi bahwa VGR tidak menggunakan dana APBN atau vaksin hibah.

"Harus disampaikan terus menerus bahwa Vaksin Gotong Royong ini bukan pakai APBN, bukan pakai uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari manapun. Sehingga tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara berbisnis di tengah penderitaan rakyat," kata Puan.

Baca juga: Pangkostrad Berangkatkan Mobil Vaksin Fast Lab Untuk Vaksinasi Covid-19 di Satuan Jajaran Kostrad

Bukan hanya soal vaksinnya, lanjut Puan, pemerintah juga memastikan bahwa fasilitas dan tenaga kesehatan yang melayani VGR ini sama sekali tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah.

"Jadi harus dipastikan bahwa faskes dan nakes vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis. Harus dijelaskan dua jenis program vaksinasi ini beda kamar. Tidak saling terhubung sama sekali," ujarnya.

"Kalaupun terhubung, Vaksin Gotong Royong dan vaksin gratis hanya terhubung oleh ikhtiar dan semangat bersama untuk mempercepat proses vaksinasi agar kita semua cepat keluar dari masa-masa sulit ini," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas