Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan sudah terdeteksinya penyebaran varian Delta Covid-19 ke sejumlah daerah di luar Jawa-Bali, harus segera diantisipasi Pemerintah dengan mempersiapkan skenario terburuk menghadapi badai varian ini di seluruh provinsi.

"Pemerintah harus memastikan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh provinsi siap untuk menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19," ujar Charles Honoris kepada wartawan, Rabu (14/7/2021). 

"Ketersediaan oksigen, obat-obatan dan tempat tidur di faskes-faskes luar Jawa harus dipersiapkan untuk menghadapi badai tsunami penularan Covid-19 yang berikutnya berpotensi melanda provinsi-provinsi di luar Jawa," imbuhnya. 

Politikus muda PDI Perjuangan itu menilai gelombang kedua penularan Covid-19 yang terjadi belakangan ini sudah membuat sistem kesehatan di Pulau Jawa nyaris lumpuh. 

Baca juga: Menkes Ungkap Covid-19 Varian Delta Mulai Menyebar di Luar Pulau Jawa

Dia merujuk kepada situasi di Pulau Jawa yang sedang menghadapi situasi dimana fasilitas kesehatan sudah kewalahan, obat-obatan Covid-19 sulit didapatkan dan stok oksigen juga langka.

Baca juga: Tingkatkan Imunitas Lawan Delta, Pfizer Ajukan Izin Darurat untuk Dosis Tambahan Vaksin Covid-19

"Harus kita sadari kapasitas fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa secara umum tidak sebaik di Pulau Jawa. Sehingga jika penyebaran varian Delta di sejumlah daerah luar Jawa tidak diantisipasi dengan baik, maka lonjakan kasus akan membuat sistem kesehatan di wilayah tersebut menjadi lumpuh," kata dia. 

Lebih lanjut, Charles berharap badai penularan varian Delta ini tidak terjadi di luar Jawa. Namun belajar dari lonjakan kasus penularan covid-19 di Jawa, menurutnya antisipasi lewat skenario terburuk di luar Jawa adalah sebuah keharusan. 

Selain itu, pengetatan mobilitas masyarakat juga mendesak dilakukan pemerintah di seluruh provinsi. Sebab, varian Delta yang diketahui jauh lebih menularkan sudah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi (99% total wilayah RI), dengan 11 provinsi (Indonesia Tengah dan Timur).

"Apabila kita tidak berhasil melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran, maka penambahan fasilitas kesehatan sebanyak apapun tidak akan cukup memenuhi kebutuhan penanganan pasien Covid-19," tandasnya.