Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Polemik PP Nomor 23 Tahun 2021, PDIP Minta Dievaluasi Demi Hutan Lestari

Menyikapi polemik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 

Polemik PP Nomor 23 Tahun 2021, PDIP Minta Dievaluasi Demi Hutan Lestari
Ist
Dewan Pimpinan Pusat PDIP menggelar Webinar Nasional Menyikapi polemik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Rabu (14/7/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat PDIP menggelar Webinar Nasional Menyikapi polemik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Rabu (14/7/2021).

Ini merupakan PP  turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) Tentang Cipta Kerja,

Webinar menghadirkan keynote speaker Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan tiga narasumber yakni Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sudin, Guru Besar Tetap Fakultas  Kehutanan dan Lingkungan IPB Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo G. Sembiring.

Serta Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Sandrayati  Moniaga selaku penanggap eebinar yang mengangkat tema “PP Nomor 23 Tahun 2021: PNBP Dan Dampaknya Bagi Hutan Lestari”.

Ketua Dewan Ahli Badan Penelitian Pusat (Balitpus) PDIP, Sonny Keraf yang juga sebagai moderator pada webinar ini mengatakan bahwa sejak ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) Tentang Cipta Kerja, maka kemudian diterbitkan aturan-aturan turunannya di berbagai sektor. 

“Salah satunya yang menjadi perhatian kita adalah di sektor kehutanan, di mana telah dibuat PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.  Hutan dan alam menjadi salah satu peran penting bagi keberlangungan hidup manusia. Seperti yang kita hadapi saat ini, pandemi Covid-19 dianggap sebagai konsekuensi dari adanya ketimpangan lingkungan hidup yang berdampak sangat erat kepada manusia," ujarnya.

erwober
Dewan Pimpinan Pusat PDIP menggelar Webinar Nasional Menyikapi polemik terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Rabu (14/7/2021).

Dikatakan bahwa diskusi ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melihat kembali dan mengevaluasi, sejauh mana PP Nomor 23 Tahun 2021 ini berdampak kepada masa depan bangsa dan negara.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Gotong-Royong itu menegaskan, PDIP melalui Balitpus beberapa kali menggelar diskusi dengan tema-tema yang concern terhadap lingkungan hidup. 

Tentu harus disadari bahwa di satu pihak ada kepentingan ekonomi dalam konteks lapangan kerja.

Tetapi di sisi lain ada dampak yang signifikan terhadap ketimpangan lingkungan hidup.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas