TRIBUNNEWS.COM - Wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi 6 minggu, tengah menjadi sorotan masyarakat.

Hal itu terkuak setelah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu, yang memberi 'sinyal' bahwa akan ada perpanjangan masa PPKM Darurat.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebut pemerintah sampai saat ini, belum mengeluarkan keputusan PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak.

"Untuk saat ini kasus Covid-19 memang masih tinggi, itulah kenapa dibuka kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat, "

"Tapi kan sampai sekarang belum diputuskan," ucap Edy, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Pengawasan Ketat Dinilai Akan Lebih Banyak Merugikan

Menurutnya, pernyataan Menkeu beberapa waktu lalu, adalah skenario kedepan jika situasi Covid-19 semakin memburuk.

Sehingga, belum bisa dipastikan apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat.

"Yang disampaIkan bu Sri Mulyani tentang perpanjangan PPKM Darurat itu skenario berat gitu."

"Konteksnya bukan pasti akan diperpanjang, karena itu bukan kewenangan Menteri Keungan."

"Tapi konteksnya, bahwa, khususnya APBN untuk menghadapi situasi yang sangat berat, andai kata PPKM Darurat harus diperpanjang," jelas Edy.

Baca juga: Ini Syarat Bagi Driver Ojek Online Agar Dapat Melintas di Seluruh Pos Penyekatan Selama PPKM Darurat

Selain itu, Edy juga menekankan bahwa PPKM Darurat telah memberikan efek penurunan pada tingkat mobiltas warga.

Ia mencontohkan, untuk wilayah Jabodetabek, angka mobilitas warga dilihat dari pergerakan laju KRL mengalami penurunan sampai 61 persen.

"Di level nasional, di google index mobilty, juga terjadi penurunan mobilitas," imbuh dia.

Menurutnya, apabila pergerakan aktifitas warga bisa lebih ditekan, angka kasus Covid-19 akan ikut menurun.