Pemerintah Diminta Evaluasi terkait Rendahnya Capaian Vaksinasi Covid-19 Nasional
Netty meminta pemerintah agar tidak berlindung di balik alasan herd imunity kemudian membebani rakyat dengan vaksinasi berbayar.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat baru sebanyak 37.031.826 orang atau 20,39 persen yang telah menerima vaksinasi dosis pertama.
Dengan kebijakan penambahan sasaran vaksinasi usia 12 - 17 tahun, maka target bertambah menjadi 208.265.720 orang.
Jika merujuk sasaran baru tersebut, maka capaian dosis pertama baru 17,78 persen, sedangkan pemberian dosis kedua baru 7,32 persen.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menilai masih rendahnya capaian vaksinasi nasional sebagai janji lip service dari pemerintah.
"Rendahnya capaian vaksinasi ini memprihatinkan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Janji pemerintah lakukan 2 juta dosis per hari hanya lip services. Realitanya, jumlah suntikan harian terus merosot," ujar Netty, kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).
Menurut Netty, pemerintah harus melakukan evaluasi komprehensif terkait rendahnya capaian vaksinasi nasional.
Baca juga: WHO Kritik Vaksinasi Gotong Royong Individu di Indonesia
"Lakukan evaluasi menyeluruh dan temukan faktor penyebabnya. Jangan jadikan alasan percepatan vaksinasi untuk menjual vaksin pada rakyat. Sejak awal vaksinasi sudah dijanjikan gratis untuk rakyat. Tunaikan janji tersebut," kata dia.
Netty juga meminta pemerintah agar tidak berlindung di balik alasan herd imunity kemudian membebani rakyat dengan vaksinasi berbayar.
"Jangan karena ketidakmampuan pemerintah merealisasikan vaksinasi 2 juta dosis per hari kemudian dibebankan kepada rakyat dengan dalih gotong royong. Saat ini rakyat sudah kewalahan bertahan hidup," ujarnya.
Percepatan vaksinasi harus menjadi prioritas pemerintah, kata Netty, mengingat kondisi pandemi di Indonesia telah sampai pada tingkat sangat mengkhawatirkan.
"Sekarang kita sudah diisolir oleh negara lain. Bahkan Jepang, Bahrain, Filipina sudah mulai mengevakuasi warganya dari Indonesia. Ini kode keras bahwa pandemi di Tanah Air kian tak terkendali," ungkapnya.
Oleh karena itu, Netty juga meminta pemerintah agar membuat kebijakan responsif dan antisipatif serta langkah terobosan yang konkret untuk mengendalikan pandemi.
"Pemerintah harus fokus pada peningkatan 3T, penyediaan rumah sakit darurat, ketersediaan obat dan alkes, dukungan pada nakes serta monitoring pasien isoman. Mereka harus mendapat pantauan yang baik agar menekan angka kematian pasien isolasi mandiri," tandasnya.
