Luhut Sebut Perpanjangan PPKM Darurat Diumumkan Resmi 2-3 Hari ke Depan
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih melakukan evaluasi terkait pemberlakukan PPKM darurat Jawa-Bali.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Sanusi
"Serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini," katanya.
Ke depan, Luhut memastikan akan meningkatkan target vaksinasi untuk bulan Agustus, yang mana target terkini yakni 1 juta vaksinasi.
"Akan kita targetkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan berbagai program bantuan sosial bisa diterima oleh masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang berhak, dan ini adalah prioritas Bapak Presiden," pungkasnya.
Muhadjir Sebut Indonesia Berada dalam Situasi Darurat Militer untuk Menangani Pandemi Covid 19
Pemerintah dikabarkan akan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Sedianya kebijakan yang diterapkan di pulau Jawa-Bali dan 15 kota/kabuten di luar Jawa-Bali itu akan selesai pada 20 Juli.
Namun berdasarkan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang digelar pada Jumat (16/7) kemarin, kebijakan itu diperpanjang 11 hari hingga 31 Juli 2021.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan memperpanjang PPKM Darurat itu itu sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Ratas.
”Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7).
Dalam ratas itu kata Muhadjir, Jokowi juga menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini akan dipenuhi banyak konsekuensi.
Baca juga: Saran Menko PMK Muhadjir Effendy untuk Penerima Bansos di Masa PPKM Darurat
Mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.
Meski begitu, ia menyebut pemerintah tak sanggup menanggung sendiri biaya hidup masyarakat selama PPKM Darurat.
Karena itu Ia mengajak masyarakat untuk mau membantu warga miskin menghadapi pandemi.
”Karena bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat. Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor, saya mohon gerakan membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ujarnya.
