”Sebetulnya pemerintah saat ini walaupun tidak di-declare, kita ini kan dalam keadaan darurat militer.

Darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Sekarang ini sudah darurat militer karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat," kata Muhadjir

Muhadjir mengatakan musuh tak kasat mata ini tak pandang bulu dalam memilih musuhnya. Kaidah-kaidah hukum peperangan tak berarti di mata virus Covid-19.

"Semua orang dianggap kombatan kan oleh Covid ini. Dulu kita kira orang hamil, anak-anak tidak jadi sasaran. Sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal sudah mulai banyak. Ini artinya perang asimetris menghadapi Covid-19," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Oleh karena itu, sambungnya, dalam menangani pandemi Covid-19 ini maka Presiden Jokowi juga melibatkan jajaran TNI/Polri. "Ini betul-betul daruratnya sudah darurat militer. Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu," katanya.

Dalam kondisi darurat militer melawan virus Covid-19 ini pemerintah tak bisa berjalan sendirian. Partisipasi aktif warganya diperlukan.

Atas dasar itu, sambungnya, pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar turut melindungi diri masing-masing dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kesadaran menerapkan protokol kesehatan adalah tameng agar terhindar dari serangan paparan Covid-19, sementara pemerintah menyiapkan kebijakan macam PPKM darurat untuk bisa dipedomani bersama.

"Presiden selalu wanti-wanti pokoknya protokol kesehatan selalu ditegakkan. Pendekatan koersif penting tetapi itu bukan segala-galanya dan itu bukan pendekatan yang natural," kata Muhadjir.

"Pendekatan yang natural adalah kesadaran, kesadaran masyarakat. Nah marilah kita semuanya agar masyarakar semakin menyadari. Paling nggak pakai masker, maskernya harus dobel karena tingkat ancamannya semakin ganas," imbuhnya.(tribun network/fik/fah/dod)