TRIBUNNEWS.COM - Program vaksinasi Covid-19 berbayar tengah menuai polemik dari sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir.

Sampai akhirnya, pemerintah kini resmi membatalkan program vaksinasi gotong royong Individu itu.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengungkap asal muasal gagasan vaksinasi berbayar tersebut.

Melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (17/7/2021), Mahfud menjelaskan ide vaksin berbayar ini berawal dari lonjakan kasus Covid-19 akibat varian baru Delta.

Melihat kondisi ini, pemerintah segera mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat.

Baca juga: Presiden Jokowi Meminta Vaksinasi Dipercepat, 19 Juta Vaksin di Daerah Belum Dipakai

Akan tetapi, di dalam percepatan vaksinasi itu terjadi antrean yang panjang dari masyarakat, yang dikarenakan kurangnya jumlah tenaga medis sebagai vaksinator.

"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu."

"Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat," jelas Mahfud.

Sebagai langkah mengantisipasi antrean, jajaran personel TNI, Polri hingga BIN diturunkan untuk membantu vaksinasi.

Baca juga: Kasus Dugaan Vaksinator Diduga Tak Tekan Suntikan Saat Memvaksin Kini Diselidiki Polres Karawang

Namun ternyata, masih banyak masyarakat yang belum terlayani vaksinasi.

Maka dari itu, munculah ide vaksinasi berbayar, yang menerima penolakan dari banyak pihak.

"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja."

"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yg keras. "

"Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," tulis Mahfud.

Baca juga: Warga Koja Jaktim Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19 di Kantor Diskes Kolinlamil