TRIBUNNEWS.COM - Program vaksinasi Covid-19 berbayar tengah menuai polemik dari sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir.

Sampai akhirnya, pemerintah kini resmi membatalkan program vaksinasi gotong royong Individu itu.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengungkap asal muasal gagasan vaksinasi berbayar tersebut.

Melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (17/7/2021), Mahfud menjelaskan ide vaksin berbayar ini berawal dari lonjakan kasus Covid-19 akibat varian baru Delta.

Melihat kondisi ini, pemerintah segera mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat.

Baca juga: Presiden Jokowi Meminta Vaksinasi Dipercepat, 19 Juta Vaksin di Daerah Belum Dipakai

Akan tetapi, di dalam percepatan vaksinasi itu terjadi antrean yang panjang dari masyarakat, yang dikarenakan kurangnya jumlah tenaga medis sebagai vaksinator.

"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu."

"Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat," jelas Mahfud.

Sebagai langkah mengantisipasi antrean, jajaran personel TNI, Polri hingga BIN diturunkan untuk membantu vaksinasi.

Baca juga: Kasus Dugaan Vaksinator Diduga Tak Tekan Suntikan Saat Memvaksin Kini Diselidiki Polres Karawang

Namun ternyata, masih banyak masyarakat yang belum terlayani vaksinasi.

Maka dari itu, munculah ide vaksinasi berbayar, yang menerima penolakan dari banyak pihak.

"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja."

"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yg keras. "

"Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," tulis Mahfud.

Baca juga: Warga Koja Jaktim Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19 di Kantor Diskes Kolinlamil

Untuk mencapai target vaksinasi 70 Juta di September 2021, Mahfud menyebut pemerintah akan melatih para bidan dan mahasiswa ilmu kedokteran untuk menjadi vaksinator.

Menurutnya, proses penyuntikan vaksin Covid-19 harus lah dilakukan dengan hati-hati.

"Itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi membatalkan vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu.

Hal itu disampaikan oleh ekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dalam konferensi persnya, Jumat (16/7/2021).

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma."

"Semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Sehingga, seluruh vaksinasi nantinya akan tetap memakai mekanisme seperti yang sudah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," ujar Pramono.

Sedangkan, terkait Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

"Dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ucapnya.

Baca berita soal Virus Corona lainnya

(Tribunnews.com/Shella Latifa)