Penanganan Pandemi Belum Optimal, Pemerintah Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia
Luhut Binsar Panjaitan akhirnya menyampaikan permintaan maafnya soal penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Penulis: Reza Deni
Editor: Sanusi
”Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7).
Dalam ratas itu kata Muhadjir, Jokowi juga menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini akan dipenuhi banyak konsekuensi.
Baca juga: Saran Menko PMK Muhadjir Effendy untuk Penerima Bansos di Masa PPKM Darurat
Mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.
Meski begitu, ia menyebut pemerintah tak sanggup menanggung sendiri biaya hidup masyarakat selama PPKM Darurat.
Karena itu Ia mengajak masyarakat untuk mau membantu warga miskin menghadapi pandemi.
”Karena bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat. Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor, saya mohon gerakan membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ujarnya.
Muhadjir berharap inisiatif masyarakat untuk saling bantu tetap terjaga. Termasuk mengharap adanya dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan lain sebagainya.
"Saling bantu, saling bergandeng tangan mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker karena bagaimanapun [bagi] masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran melulu tanpa upaya kita membantu mereka.
Saya mohon ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan," harapnya.
Di sisi lain Muhadjir juga mengingatkan bahwa meski diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun, PPKM tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan.
Muhadjir percaya, apapun upaya pemerintah akan mubazir selama tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya.
"Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19," tegasnya.
Sinyalemen perpanjangan PPKM Darurat sebelumnya dimunculkan Menkeu Sri Mulyani. Sinyal
Baca juga: Jemaah Gagal Berangkat, Menteri Muhadjir Jamin Dana Haji Aman, Tak Diinvestasikan ke Infrastruktur
yang diberikan, PPKM Darurat diperpanjang jadi 6 minggu. Kebijakan memperpanjang PPKM Darurat tak lepas dari belum turunnya kasus positif Covid-19.