TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta semua pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah untuk punya sense of crisis atau kepekaan pada situasi krisis di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini.

Jokowi menekankan pula soal kementerian yang boleh berpergian ke luar negeri adalah Menteri Luar Negeri.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dalam konferensi persnya, Jumat (16/7/2021).

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian, lembaga, para pemimpin itu harus ada."

"Maka, seluruh menteri, kepala lembaga dilarang pergi ke luar negeri. Yang boleh pergi ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. "

"Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi Meminta Vaksinasi Dipercepat, 19 Juta Vaksin di Daerah Belum Dipakai

Tak hanya itu, Presiden juga meminta para menteri dan kepala lembaga pemerintah untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya, yang terpapar Covid-19.

Setidaknya setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa memfasilitasi 300-500 pasien.

Nantinya pemerintah pusat akan membantu memasoki obat-obatan bagi pegawai yang isoman tersebut.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan. Kemudian, nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," ucap Pramono.

Pada kesempatan itu, Pramono juga mengumumkan pembatalan vaksinasi Covid-19 berbayar untuk Individu.

Baca juga: Jokowi Singgung Ketimpangan Vaksinasi di Dunia dalam KTT Informal APEC

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma."

"Semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.

Sehingga, seluruh vaksinasi nantinya akan tetap memakai mekanisme seperti yang sudah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.