TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespon hasil survei LSI Denny JA yang memotret penurunan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden  Jokowi dalam menangani Covid-19.

Menurut Kamhar, hasil survei LSI itu haruslah menjadi peringatan keras bagi pemerintah khususnya Jokowi untuk lebih serius dan turun tangan memimpin langsung penanganan Covid-19.

"Bukan mendelegasikan kepada 2 Menko bidang ekonomi yaitu Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dan Menko Marves Pak LBP sehingga Menko Polhukam Pak Mahfud MD hanya menonton sinetron untuk mengisi kegabutannya," kata Kamhar kepada pers, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Tangani Covid-19 Menurun

Kamhar menegaskan isu Covid-19 adalah isu kesehatan yang berada di bawah koordinasi Menko PMK Muhadjir Effendi.

"Pendelegasian ini menunjukkan pemerintah menempatkan isu kesehatan menjadi sub-ordinasi isu ekonomi, padahal masalah ekonomi yang terjadi hanyalah akibat dari masalah kesehatan," ujarnya.

Menurut Kamhar, pemerintah gagal mengidentifikasi mana asap mana api sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pun menjadi bias, tak efektif.

Pemerintah dinilai terlalu “economic minded” menyikapi Covid-19, karena gagal fokus pada gilirannya ekonomi semakin terpukul, kesehatan pun semakin memburuk.

"Kekecewaan ini yang terekam sebagai ekspresi publik melalui survei LSI," kata Kamhar.

Dari hasil survei LSI tersebut, kata Kamhar, terbaca bahwa pada November dan Desember 2020 kepercayaan publik sempat naik kepada pemerintah dalam menangani Covid-19 karena pada masa itu berlangsung Pilkada serentak 2020 yang berjalan secara lancar tanpa menimbulkan kluster-kluster baru akibat Pilkada sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya.

"Artinya pemerintah dianggap berhasil menangani Covid-19 di masa Pilkada," ujarnya.

Namun selepas itu menjadi berbeda, lanjut Kamhar, apalagi saat ini telah memasuki gelombang kedua dengan lonjakan dan tingkat kematian yang sangat tinggi, bahkan sempat beberapa waktu tertinggi di dunia melampaui Brazil dan India.

"Ketidakpuasan ini karena pemerintah dianggap gagal mengantisipasi lonjakan kasus yang sebelumnya sudah diingatkan banyak pihak ketika India terjadi lonjakan kasus varian delta," katanya.

Sekali lagi, Kamhar menegaskan Presiden Jokowi semestinya turun tangan langsung memimpin perang semesta melawan Covid-19 agar semua sumberdaya dan kekuatan bersinergi dan bekerja secara optimal, tak jalan sendiri-sendiri.

"Apalagi terkesan saat ini pemerintah cenderung menempatkan persoalan Covid-19 pada persoalan utak-atik angka-angka atau akrobat angka-angka," katanya.

Kamhar mengatakan hal ini harus dihindari.

"Untuk urusan lain masih bisa bermanuver dengan angka-angka, tapi tidak untuk Covid-19 karena ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut hak hidup warga negara yang mesti dijamin," katanya.