Ini Arahan Jokowi kepada Kepala Daerah soal Penanganan Covid-19, Minta Tempat Isoman Terpusat
Berikut arahan Jokowi kepada seluruh kepala daerah soal penanganan Covid-19 di daerah.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sejumlah arahan soal penanganan Covid-19 kepada seluruh kepala daerah.
Ia mengatakan, kepala daerah perlu benar-benar fokus menangani pandemi Covid-19, yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir.
Adapun 3 arahan dan permintaan Jokowi kepada kepala daerah melihat situasi pandemi yang belum kunjung membaik.
Baca juga: Berakhir Hari Ini, PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak? Ini 6 Poin Arahan Jokowi ke Kepala Daerah
Dirikan Tempat Isoman Terpusat sampai Tingkat Desa
Presiden meminta kepala daerah untuk mempersiapkan tempat isolasi mandiri (Isoman) terpusat bagi pasien Covid-19 sampai tingkat desa, terutama wilayah yang padat penduduk.
Tempat isoman ini nantinya dikhususkan bagi pasien Covdi-19 tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan.
"Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik."
"Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada," kata Presiden, Senin (19/7/2021), dikutip dari setkab.go.id.
Dari pengamatan Jokowi turun langsung ke lapangan di kawasan padat pendudukan, ia menemukan rumah warga yang hanya berukuran 3x3 meter, dihuni 4 orang.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tingkat penularan Covid-19 akan terjadi lebih cepat dan masif, tanpa adanya tempat isoman terpusat.
Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Bisa Lalui Pandemi dengan Pengorbanan serta Ikhtiar yang Sungguh-sungguh
"Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan," tambahnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit (RS) daerah, termasuk RS cadangan dan RS darurat.
“Paling tidak kita memiliki (di dalam perencanaan itu) bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,” jelas Jokowi.
Rajin Cek Langsung Kondisi Lapangan
Tak hanya itu, Presiden mengimbau kepala daerah terus turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi di lapangan.
Seperti mengontrol ketersediaan obat, kecukupan pasokan oksigen hingga terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit.
Baca juga: Jokowi: Bayangkan Kalau Pembatasan Dilonggarkan dan Kasus Covid-19 Naik, Faskes Kita Bisa Kolaps
"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 persen atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 persen yang didedikasikan kepada pasien Covid-19."
"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” tutur Jokowi.
Percepat Belanja Daerah dan Bansos
Jokowi juga meminta kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran daerah dan percepat bantuan sosial (bansos).
Terutama, yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.
Dikatakan Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 Triliun.
Namun berdasarkan laporan yang diterima, baru dana sebesar Rp 2,3 Triliun yang dikeluarkan.
Baca juga: Jokowi: Akhir dari Pandemi Covid-19 Belum Bisa Diprediksi
"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan."
"Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” imbuh dia.
Hal itu terjadi pula dengan Dana Desa, yang memiliki anggaran mencapai Rp 72 Triliun.
Dari angka tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Akan tetapi, faktanya, besaran dana yang disalurkan kurang dari 25 persennya, yakni Rp 5,6 Triliun.
“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lain seputar virus corona
(Tribunnews.com/Shella Latifa)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.