Hari Kejaksaan RI, Ketua DPR : Perang Melawan Korupsi Tak Boleh Surut di Tengah Pandemi
Puan bangga dengan sederet prestasi Kejaksaan RI selama ini yang telah berhasil menyelesaikan perkara-perkara pelik serta menyelamatkan aset bangsa.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setiap 22 Juli, Kejaksaan RI memperingati Hari Kejaksaan atau Hari Bhakti Adhyaksa.
Tahun 2021 ini, Hari Kejaksaan jatuh pada Kamis, 22 Juli 2021 yang merupakan perayaan ke-61 dengan mengambil tema 'Berkarya untuk Bangsa'.
Penetapan tanggal tersebut dilatarbelakangi oleh berdirinya Kejaksaan RI, yakni pada 22 Juli tahun 1960, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 204/1960.
“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Kejaksaan RI yang ke-61. Kita semua berharap di usianya yang semakin matang, Kejaksaan RI kian giat berjuang sebagai tulang punggung penegakan hukum di Indonesia,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).
Baca juga: Kejagung Menang Praperadilan Penyitaan Aset Tersangka Asabri
Puan juga menyampaikan rasa bangga dengan sederet prestasi Kejaksaan RI selama ini yang telah berhasil menyelesaikan perkara-perkara pelik serta menyelamatkan aset bangsa.
Menurut dia, Kejaksaan merupakan panglima perang dalam mencapai cita-cita Indonesia yang bebas korupsi.
“Bangsa ini sedang berperang memberantas korupsi, dan Kejaksaan RI ini ibarat panglima perangnya, yang menentukan kemenangan kita,” ucap Puan.
Dia mengingatkan kepada Kejaksaan RI untuk berupaya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Dimana penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.
“Kita semua memimpikan hari di mana seluruh wilayah Indonesia bebas dari tindak korupsi. Bahwa semua rakyat, aparatur sipil, pemangku jabatan, dan para pemimpin beserta jajarannya telah menerapkan dengan sepenuh hati untuk menghindari segala potensi korupsi dalam setiap tindakannya,” jelasnya.
Baca juga: Kementerian PANRB Dorong Transformasi Pelayanan Publik di Kejaksaan dan Imigrasi
Sementara itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum, Puan mendorong agar Kejaksaan memanfaatkan teknologi informasi demi mendukung keberhasilan kerja, baik di pusat maupun di daerah.
“Kita ingin ada sinergi dan integrasi data antara pusat dan daerah sehingga penegakan kasus lintas wilayah administrasi bisa dieksekusi dengan akurat dan tepat karena datanya tepercaya dan terlindungi,” kata Puan.
Terlebih lagi, Indonesia tengah menyambut Revolusi Industri 4.0 yang mentransformasi seluruh aspek ekonomi dan sosial.
Oleh karena itu, Kejaksaan RI harus terus bekerja beriringan dengan teknologi agar selalu relevan dengan kondisi zaman.
“Teknologi informasi ini juga bisa menjadi penyokong utama untuk memperkuat internal kelembagaan Kejaksaan serta untuk melakukan upaya reformasi birokrasi,” imbuhnya.