Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pakar: Kewenangan Satpol PP Sebagai Penyidik Harus Diimbangi Lembaga Pengontrol

Secara hukum, kata Fickar, kewenangan Satpol PP bertindak sebagai penyidik tak bertentangan dengan undang-undang.

Pakar: Kewenangan Satpol PP Sebagai Penyidik Harus Diimbangi Lembaga Pengontrol
Satpol PP Jakarta Timur
Ilustrasi: Jajaran Satpol PP Jakarta Timur saat melakukan penutupan sementara terhadap tempat usaha yang melanggar PPKM Darurat, Senin (5/7/2021) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menambah kewenangan PPNS dari Satpol PP sebagai penyidik harus diimbangi dengan ditambahnya lembaga pengontrol.

Secara hukum, kata Fickar, kewenangan Satpol PP bertindak sebagai penyidik tak bertentangan dengan undang-undang.

Menurutnya hal tersebut sesuai dengan UU karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018.

Dalam regulasi itu, ancaman terhadap pelanggar protokol kesehatan maksimal satu tahun dan denda Rp 200 juta.

"Jika dilihat dari sanksi, kedudukan UU ini menjadi selevel Perda karena ancaman maks hanya 1 tahun, meski ada juga ancaman 10 tahun bagi nakhoda, pilot atau sopir yang melanggar karantina wilayah," kata Fickar saat dikonfirmasi, Jumat (23/7/2021).

Dengan kata lain, kata dia, sepanjang isi UU karantina kesehatan diturunkan menjadi Perda, maka Satpol PP sebagai aparatur Pemda ada kemungkinan untuk ditempatkan sebagai penyidiknya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman

Asalkan, kata dia, ancaman hukumannya tidak lebih dari 1 tahun.

Namun, fungsi penyidikannya harus berdasarkan pendidikan dan pengesahan dari kepolisian.

Kendati begitu, Fickar menuturkan kewenangan ini harus diimbangi dengan ditambahnya lembaga yang awasi kinerja Satpol PP tersebut.

"Penambahan kewenangan harus ditambah juga lembaga pengontrolnya agar kewenangan dapat digunakan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi pelanggaran harus tegas ditindak keras, tanpa toleransi, sanksinya bisa dipecat dan bahkan diproses pidana," jelas dia.

Halaman
12
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas