Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

75 Pegawai KPK Bakal Beri Bukti Tambahan ke Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan

75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas KPK.

75 Pegawai KPK Bakal Beri Bukti Tambahan ke Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan
Rizki Sandi Saputra
Novel Baswedan (Kanan) dan Hotman Tambunan (Tengah) saat melayangkan laporan untuk para pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik, Selasa (18/5/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas KPK.

Bukti dimaksud mengenai temuan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan dan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Ombudsman beberapa hari lalu.

Karenanya, pimpinan KPK dilaporkan 75 pegawai tak lulus TWK ke Dewan Pengawas menyusul dugaan pelanggaran etik terkait tes tersebut.

Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK, Harus Ada Sikap Koreksi dari KPK, KemenpanRB dan BKN

"Dalam tahap selanjutnya kami akan beri Dewas dengan bukti-bukti baru, apalagi adanya temuan Ombudsman dalam rangka proses TWK," kata Hotman Tambunan, perwakilan 75 pegawai KPK dalam jumpa pers virtual, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: Dewas KPK Ogah Campuri Temuan Ombudsman Soal Maladministrasi TWK

Hal tersebut dilakukan menyusul hasil pemeriksaan Dewas KPK yang mengaku tak bisa melanjutkan pemeriksaan ke sidang etik lantaran tidak cukup bukti.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK itu berkata, 75 pegawai menghormati putusan Dewas KPK tersebut meskipun dirasa masih belum selesai.

Hotman mengatakan, langkah lanjutan itu dilakukan menyusul hasil pemeriksaan Dewas KPK bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan Ombudsman yang menemukan banyak maladministrasi dalam pelaksanaan TWK.

Ia menyebutkan, temuan Ombudsman menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK.

"Kami bukan sedang memposisikan diri berlawanan dengan KPK secara kelembagaan tetapi kami mencari hak dan ingin melawan praktik kesewenang-wenangan," kata Hotman.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas