TRIBUNNEWS.COM - Beredar pamflet bertajuk 'Jokowi End game' yang menyerukan aksi demo penolakan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam pamflet itu, tertulis aksi digelar pada Sabtu (24/7/2021) kemarin dengan melakukan longmarch dari Glodok menuju Istana Negara.

Sebagai antisipasi terhadap seruan aksi ini, ribuan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan.

Para personel itu pun menjaga kawasan sekitar Monas hingga gedung parlemen DPR RI.

Namun, nyatanya hingga Sabtu petang, tak ada satu pun aksi demo terjadi di ibu kota.

Baca juga: Provokator Demo PPKM Jokowi End Game Sebar Propaganda di WA Group Klub Tenis

"Sampai saat ini belum ada aksi sama sekali. Jadi banyak berikan hoax yang beredar, tapi kami tetap antisipasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Sabtu (24/7/2021), melansir Tribunnews.

Yusri menyebutkan banyak hoaks yang tersebar di masyarakat terkait demo tersebut. Hoaks, kata Yusri, banyak beredar di media sosial.

Mereka menggunakan logo ojek online yang sebenarnya tidak terlibat dalam aksi tersebut.

"Banyak yang beredar di media sosial untuk mengajak demo di Jakarta."

"Beberapa organisasi seperti ojol dan organisasi yang lain mengatakan, tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka Covid," kata Yusri.

Ia tidak menyebut berapa banyak hoaks yang ditemukan oleh Polda Metro Jaya. Namun ia memastikan akan mencari tahu siapa penyebarnya.

"Nanti kita cari," katanya.

Baca juga: Polisi Bubarkan Demonstran Tolak Perpanjangan PPKM di Dekat Istana Negara 

Baca juga: Warganya Jadi Buruan Polisi Terkait Unjuk Rasa Jokowi End Game, Ketua RT Beri Pengakuan Mengejutkan

Menanggapi aksi demo yang urung terjadi, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon pun melontarkan kritikan.

Melalui cuitannya di Twitter, @fadlizon, ia menyinggung soal petugas intelijen, Minggu (25/7/2021).

Fadli Zon menanyakan ketersediaan aparat intelijen untuk memprediksi aksi demo itu.

"Ini bikin malu dunia intelijen."

"Memangnya tak ada intel lagi, kok bisa heboh Demo “Jokowi End Game” tapi tak ada demonya."

"Apakah ini gladi resik?" tulisnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar jumpa pers terkait situasi politik dan keamanan di tengah pandemi.

Pernyataan pers yang disampaikan pada Sabtu (24/7/2021) siang itu disinyalir terkait banyaknya selebaran di media sosial yang menyerukan demo menolak PPKM bertajuk 'Jokowi End Game'.

Dalam keterangannya, Mahfud menyebut, selama ini pemerintah mengetahui ada kelompok yang menentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi penanganan pandemi Covid-19.

"Berkaitan segala upaya yang bisa dilakukan pemerintah memang kemudian muncul di media sosial yang didalangi kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah tangani Covid."

"Itu di mana-mana terjadi dan di Indonesia terjadi juga aksi-aksi yang dilakukan terhadap pemerintah yang tangani Covid," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Ada Kelompok Tertentu Manfaatkan Situasi, Apapun yang Diputuskan Pemerintah Itu Diserang

Mahfud membagi dua kelompok yang menentang kebijakan pemerintah itu, yakni kelompok murni dan tidak murni.

Menurut dia, dua kelompok itu memang sama-sama menyampaikan aspirasi terkait penanganan pandemi, namun dengan maksud dan tujuan berbeda.

"Pemerintah tahu ada aspirasi masyarakat yang murni. Karena memang ya 'saya takut Covid, tapi gimana ekonomi saya?' Itu aspirasi murni."

"Aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang dialami khususnya mengenai kehidupan ekonomi dalam menghadapi serangan Covid," kata Mahfud.

Sementara kelompok kedua kata Mahfud, adalah kelompok yang hanya ingin memanfaatkan situasi demi bisa melawan pemerintah.

Mereka tidak peduli dengan situasi saat ini.

"Pemerintah tahu kalau sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi."

"Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni."

"Masalahnya itu hanya ingin menentang saja memanfaatkan situasi."

"Apa pun yang diputuskan pemerintah, diserang itu, ada seperti itu," kata Mahfud tanpa menyebut siapa kelompok tersebut.

Menurut dia, kelompok kedua inilah yang kerap membuat provokasi.

Baca juga: Provokator Demo PPKM Jokowi End Game Sebar Propaganda di WA Group Klub Tenis

Padahal menurut Mahfud, pemerintah prinsipnya selalu mendengar masukan dari masyarakat tanpa harus demo.

"Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti itu kelompok tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah salah."

"Padahal pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud.

Mantan Ketua MK itu menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Namun untuk saat ini, penyaluran aspirasi lebih baik disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud menyarankan agar tidak melanggar prokes masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Sebab turun ke jalan dan membuat kerumunan bisa menyebabkan penularan virus corona.

"Sebaiknya aspirasi dalam masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan."

"Misal melalui virtual meeting, webinar, dialog di TV, yang menjaga prokes itu silakan. Melalui media sosial dan sebagainya," kata Mahfud.

Mahfud juga memastikan pemerintah akan mendengarkan setiap masukan dari masyarakat.

Contoh soal PPKM, pemerintah tahu ada masyarakat yang merasa kesulitan ekonominya dengan pembatasan tersebut.

Namun ada juga masyarakat yang merasa khawatir tertular virus corona jika tidak ada pembatasan.

Mahfud memastikan segala bentuk masukan dari masyarakat diterima dengan baik oleh pemerintah.

Kondisi masyarakat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

"Pada prinsipnya pemerintah terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata Mahfud.

Ia pun mengingatkan bahwa demo yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) berarti melanggar hukum.

"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan prokes membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum," kata Mahfud.

Menurut dia kesehatan masyarakat yang utama. Maka itu aksi tersebut dapat diberikan sanksi hukum.

"Pemerintah akan lakukan tindakan tegas demi prinsip yang mempersatukan kita ingin selamatkan masyarakat yang banyak."

"Oleh sebab itu mohon dukungannya penegakan hukum itu jadi kunci," kata Mahfud.

Mahfud meminta masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu demo yang berkembang di media sosial.

Ia memastikan pemerintah akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat melewati pandemi.

"Kemudian kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan jaga ketertiban keamanan di wilayah masing-masing."

"Kami terus akan kerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, untuk bangun kebersamaan dalam rangka hadapi Covid tanpa kotak-kotak politik," kata Mahfud.

Pemerintah kata dia, tidak bisa menghadapi Covid-19 sendirian. Dukungan masyarakat diperlukan.

"Covid itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau dianggap itu musuh seperti politik gitu."

"Ya semua kekuatan di dalam negeri bersatu beda partai, aliran, agama, suku, bersatu hadapi Covid karena Covid bahayakan kita bersama," kata Mahfud.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Vincentius Jyestha)