Moeldoko Sebut 1.191 Aduan Konflik Agraria Masuk Ke Istana, 251 Di Antaranya Terkait Kasus Kehutanan
Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria.
Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan satu masalahnya terkait tahapan pengukuhan kawasan hutan, yakni lamanya proses tapal batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama penetapan SK perubahan tapal batas hutan untuk penyelesaian konflik.
Karena itu, KSP menargetkan penyelesaian 137 konflik pada tahun ini.
Dimana 105 lokus berada di Kawasan hutan dan 32 lokus ada di non kawasan hutan.
Baca juga: KSP : Penyelesaian Konflik Agraria Dua Desa di Deli Serdang Masuk Tahap Akhir
"Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke istana," ujar Moeldoko dalam Webinar Pengukuhan Kawasan Tahunan Legal dan Legitimate yang ditayangkan kanal YouTube StranasPK Official, Rabu (28/7/2021).
Moeldoko mengatakan pada November hingga Desember 2020, Presiden Joko Widodo secara khusus mengadakan 4 kali rapat internal untuk mendorong penyelesaian konflik agraria, termasuk kasus yang berada di kawasan hutan.
Atas perintah presiden, KSP bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti KLHK Kemen ATR BPN, PTPN, Perhutani hingga TNI dan Polri untuk menyelesaikan konflik.
Baca juga: Ketua MPR RI Dorong Percepatan Reformasi Agraria
“KSP atas perintah presiden telah membuat surat kepada TNI dan Polri, terhadap daerah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dan menghindari adanya di daerah tersebut. Kita langsung tunjukkan titik-titiknya itu,” kata Moeldoko.
