Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pimpinan Komisi X DPR: Asesmen Nasional Jangan Seperti Survei Pilpres

Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) RI, Nadiem Makariem untuk meninjau ulang survei lin

Pimpinan Komisi X DPR: Asesmen Nasional Jangan Seperti Survei Pilpres
dok. DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) RI, Nadiem Makarim untuk meninjau ulang survei lingkungan belajar kepada guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari program Asesmen Nasional (AN) yang dinilai lebih bermuatan politis dan SARA. 

"Alih-alih memberi gambaran lengkap terhadap kondisi lingkungan belajar terhadap peserta didik kita, survei ini malah seperti survei jelang pilpres," kata Fikri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Kritik tersebut dia sampaikan menanggapi keluhan para partisipan survei, antara lain guru dan kepala sekolah yang mengikuti survei lingkungan belajar yang digelar Kemendikbud-Ristek belakangan ini.  

"Pertanyaan dalam survei dianggap lebih menjurus ke preferensi politik dan SARA," ujar Fikri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkap beberapa kuisioner dalam survei seperti: 
-"saya lebih senang jika sekolah dipimpin oleh orang dengan agama/ kepercayaan yang sama dengan saya?" 
-"presiden lebih baik dijabat seorang laki-laki daripada perempuan?"

Baca juga: PPP Kecam Pertanyaan Survei untuk Kepala Sekolah dan Guru yang Tendensius dan Singgung SARA

Menurut Fikri, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak relevan dengan tujuan diadakannya survei sebagai bagian dari Asesmen Nasional (AN).

"Namun lebih mirip kuisioner pilpres” katanya.

Seperti diketahui, AN merupakan program evaluasi sistem Pendidikan yang baru, menggantikan Ujian Nasional (UN) yang telah dihapus.

AN sendiri versi Mendikbud-Ristek meliputi tiga komponen, yakni (1) asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi dan numerasi; (2) survey karakter; dan (3) survey lingkungan belajar.

Lebih jauh, Fikri menyinggung soal dasar hukum penyelenggaraan AN, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang katanya sudah ditarik untuk direvisi.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas