Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kekerasan di Merauke, Panglima TNI Dinilai Juga Perlu Lakukan Langkah Hukum kepada 2 Pelaku

Al Araf menilai peristiwa kekerasan tersebut semakin memperpanjang kasus kekerasan yang terjadi di Papua. 

Kekerasan di Merauke, Panglima TNI Dinilai Juga Perlu Lakukan Langkah Hukum kepada 2 Pelaku
TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Thahjanto perlu melakukan langkah hukum kepada dua oknum anggota Satpom Lanud Johannes Abraham (JA) Dimara tersangka pelaku kekerasan di Merauke.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan Hadi selain melakukan langkah administratif berupa mencopot dua pejabat Lanud JA Dimara Merauke terkait insiden kekerasan tersebut.

"(Pencopotan jabatan) Itu langkah administratif ya baik saja dilakukan. Tapi langkah hukum juga perlu dilakukan terhadap para pelaku," kata Al Araf ketika dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (29/7/2021).

Al Araf menilai peristiwa kekerasan tersebut semakin memperpanjang kasus kekerasan yang terjadi di Papua. 

Kasus-kasus seperti itu, kata dia, akan menambah luka yang dalam bagi masyarakat Papua. 

Karena itu, lanjut dia, menjadi penting buat pemerintah untuk memproses secara hukum terhadap para pelaku kekerasan tersebut.

Baca juga: Panglima TNI Marah Atas Insiden Kekerasan Oknum Anggota TNI AU di Merauke

Proses hukum itu, kata Al Araf, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar ada kepastian keadilan bagi korban.

Dalam negara hukum, lanjut dia, proses hukum terhadap pelaku kekerasan harusnya dilakukan dalam peradilan umum. 

Namun sayangnya, kata dia, upaya itu selalu terhambat karena militer memiliki yurisdiksi peradilan militer yang luas sehingga kasus kekerasan yang melibatkan aktor keamanan hanya dibawa ke peradilan militer saja. 

"Alhasil seringkali mekanisme peradilan militer dalam menyelesaikan kasus kekerasan di papua tidak memberikan jawaban keadilan bagi korban," kata Al Araf.

Baca juga: Kasus Oknum TNI di Papua Wujud Lemahnya Edukasi Soal Disabilitas di Indonesia

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas