Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ketua BEM Uncen: Pemimpin Jangan Melihat Papua dari Sudut Pandang Jakarta Saja

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Yops Itlay menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat rakyatnya dari sud

Ketua BEM Uncen: Pemimpin Jangan Melihat Papua dari Sudut Pandang Jakarta Saja
Instagram @jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Instagram pribadinya, meminta kepada rakyat Papua dan Papua Barat untuk saling memaafkan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Yops Itlay menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat rakyatnya dari sudut pandang masing-masing.

Menurutnya, saat ini pemimpin tidak boleh melihat Papua dari sudut pandang Jakarta saja.

"Misalnya hari ini orang Jakarta tidak bisa melihat Papua itu dari sudut pandang orang jakarta. Tetapi dia harus melihat orang Papua itu dari sudut pandangnya orang Papua," ujar Yops dalam webinar Survei Kedai Kopi, Kamis (29/7/2021).

Yops mengatakan pemimpin Indonesia harus bisa melihat kebudayaan serta kebiasaan orang Papua.

Sudut pandang ini, menurut Yops, dibutuhkan agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kemauan rakyat. 

Baca juga: TNI Perlu Tunjukkan Proses Hukum yang Transparan, Lakukan Pembinaan Khusus pada Aparat di Papua

"Akhirnya ketika dalam mengambil keputusan itu dia tidak kontradiktif antara pemerintah dengan rakyat begitu. Supaya rakyat juga terima dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah," tutur Yops.

Dirinya menilai selama ini pemerintah pusat kerap membuat kebijakan mengenai Papua dari dari perspektif orang Jakarta.

Sehingga, menurutnya, banyak kebijakan yang tidak berdampak kepada orang Papua.

"Sedangkan Papua itu memang sangat beda dari apa yang mereka pikirkan itu. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang diambil sesungguhnya tidak terdampak atau tidak berpihak kepada orang Papua begitu. ini yg perlu dilihat," ungkap Yops.

Yops menyinggung pengesahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Menurut Yops, orang Papua tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Padahal penetapan undang-undang otsus, kata Yops, ditetapkan untuk orang Papua.

"Kalau pemerintah pusat saja tetapkan begini,  apakah undang-undang ini berlaku untuk Jakarta atau untuk Papua," kata Yops.

Selain itu, Yops mengatakan pemimpin yang baik untuk Indonesia adalah yang tegas dalam segala sikapnya.
 

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas