TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Irine Yusiana Roba Putri, mengapresiasi langkah cepat TNI AU melakukan proses hukum terhadap kedua anggotanya yang menginjak kepala seorang warga di Merauke, Papua.

Namun, Irine juga meminta TNI AU menunjukkan proses hukum yang transparan.

"Melihat sejarah panjang keterlibatan militer di Papua, jangan sampai peristiwa ini menjadi preseden buruk pemerintahan hari ini, apalagi menjadi isu internasional. Oleh karena itu, proses hukum dan investigasi yang transparan adalah keharusan,” kata Irine melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: 6 Point Pernyataan Sikap Uskup Agung Merauke Tanggapi Kekerasan Oknum TNI di Papua 

Irine menambahkan, mengingat konteks khusus Papua, TNI juga perlu melakukan pembinaan khusus terhadap aparatnya di Papua dalam berinteraksi dengan warga.

Hal itu agar peristiwa serupa tidak terulang dan persepsi masyarakat terhadap TNI semakin membaik.

“Kita semua, dari berbagai kalangan, peduli terhadap kasus ini karena khawatir ini menjadi gangguan stabilitas keamanan di Papua. Ini bisa menjadi awal bagi upaya ekstra TNI meningkatkan kepercayaan rakyat Papua terhadap dirinya. Bagaimanapun, TNI adalah milik rakyat dan memihak kepentingan rakyat,” ucap Irine. 

Baca juga: Serda A dan Prada V Ditetapkan Sebagai Tersangka Pelaku Kekerasan di Merauke

Aksi kekerasan dua prajurit TNI AU POM Lanud Yohanes Abraham Dimara Merauke terhadap seorang warga sipil di Merauke, Papua beredar luas di media sosial pada Selasa (27/8/2021) dan menjadi perhatian banyak pihak.

Irine juga menggarisbawahi bahwa banyak anggota militer yang baik dan bertugas dengan dengan profesional di Papua.

“Jangan sampai satu peristiwa ini menutup semua langkah baik yang selama ini telah dilakukan TNI,” pungkas Irine.