TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar John Kenedy Azis, mengakui bahwa praktik menyunat uang bantuan sosial (bansos) sudah lama terjadi.

Hal itu disampaikannya merespons banyaknya kasus uang bansos yang disunat oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Masalah uang bansos disunat, setahu saya sudah lama ini terjadi," kata John Kenedy saat dihubungi Tribunnews, Minggu (1/8/2021).

Baca juga: Dapat Kritik Soal Bansos Dikorupsi, Mahfud MD: Itu Musibah, Sudah Diselesaikan Secara Hukum

John menyarankan Kementerian Sosial lebih baik bekerja sama dengan bank-bank yang ada sampai tingkat desa.

Selain mencegah praktik penyunatan uang bansos terulang, hal ini untuk mempermudah penerima bantuan PKH membuat rekening, begitu juga dengan penyaluran bansos tunainya.

"Yang paling penting adalah Kemensos bekerja sama dengan bank-bank, khususnya bank-bank yang ada sampai tingkat desa, katakanlah itu BRI, BNI dan atau bank-bank milik Pemerintah Daerah," ujarnya.

Baca juga: 1,5 Tahun Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi: 13.912 Anak Terpapar, 4.241 Warga Meninggal

Selain itu, bank-bank tersebut juga harus berani dan mau membantu masyarakat bagaimana cara membuka rekening untuk penerima bansos.

Hal tersebut juga akan mempermudah jika Kemensos atau Kementrian/Lembaga lain yang ingin memberikan bantuan untuk masyarakat akan menjadi lebih mudah dan aman.

Serta diharapkan masyarakat akan menerima bantuan lebih aman dan tanpa dipotong oleh oknum-oknum tertentu.

Baca juga: Kemensos Janji Tindak Tegas Pihak yang Menyalahgunakan Dana Bansos Covid-19

"Dengan telah dimilikinya rekening oleh masyarakat dan nanti Kemensos atau Kementrian Lembaga terkait yang ingin memberikan bantuan untuk masyarakat akan menjadi lebih mudah dan aman," ujarnya.

"Di samping itu akan menambah gairah masyarakat untuk menabung dan dengan sendirinya juga akan menambah hidup bank-bank setempat," pungkasnya.