TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersurat kepadanya terkait masalah data di Kemensos untuk para penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

Risma sendiri mengaku tidak tahu soal surat dari Pemprov DKI, tetapi dirinya membenarkan  bahwa memang sempat ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank, di mana Kemensos biasanya menyalurkan BST melalui PT. Pos Indonesia.

"Kemudian kita rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu yang lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru," kata Risma dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Syarat Kegiatan Pakai Surat Vaksin, Pemprov DKI Jamin Bukti Sertifikat Tak Bisa Dipalsukan

Risma beralasan pihaknya menyalurkan BST tidak butuh waktu satu sampai satu setengah bulan

"Nah kemudian kita tawarkan ke bank yang lain, untuk dengan bank-bank demikian pula akhirnya kemudian kita tetap jalan kan oleh PT. Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95 persen untuk bantuan sosial tunai," katanya.

Namun, Risma meyakinkan bahwa pihaknya tetap membuka komunikasi soal data BST ini dan teknis untuk penyalurannya

"Silakan komunikasi dengan kami. Insyaallah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," pungkasnya.

Baca juga: 2 Harimau Sumatera di TMR Sembuh dari Covid-19, Kini 3 Petugas yang Merawat Jalani Swab Test

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan kurang lebih ada 99.450 penerima bantuan sosial tunai (BST) yang tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

Dia mengatakan, keluarga penerima manfaat (KPM) tidak bisa segera menerima bansos tunai karena data dobel sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.

"(Tertunda) Karena masih ada data dobel 99.450 KPM itu data dobel dari Kementerian Sosial, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021)

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung sebanyak 1.007.379 Kepala Kekuarga untuk diberikan bantuan sosial.

Namun saat ini hanya 907.929 Kepala Keluarga yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Baca juga: Diperiksa Lebih dari 24 Jam, Bagaimana Status Pengendara Moge Terlibat Tabrakan Maut di Serpong ?

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.

Premi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah siap melakukan pencairan segera apabila data dari Kemensos sudah cukup jelas.

Karena proses pencairan BST tidak memakan waktu lama ke rekening Bank DKI masing-masing penerima yang sudah dibagikan pada tahap sebelumnya.

"Uang yang memang masih kami tunda untuk ditop up kepada pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," ucap Premi.