Airlangga: Penguatan Sektor Pertanian Untuk Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dari sisi lapangan usaha, tercatat 64,56% ekonomi Indonesia berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Pada awal tahun 2021, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia terbit seiring dengan realisasi pertumbuhan pada Q1-2021 yang tercatat -0,74% (yoy), membaik dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Kondisi ekonomi tersebut tidak lepas dari strategi dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kesehatan.
Dari sisi lapangan usaha, tercatat 64,56% ekonomi Indonesia berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sektor pertanian tetap tangguh dengan nilai pertumbuhan positif selama pandemi tahun 2020- 2021. PDB sektor pertanian tahun 2020 tercatat sebesar 1,75% dan Triwulan I 2021 sebesar 2,95%.
Meski demikian, berbagai tantangan muncul akibat pandemi Covid-19. Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan perlu diantisipasi dengan cermat. Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai program untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut berupa pembangunan Food Estate, Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor, dan Program Peremajaan Sawit Rakyat.
“Program-program di sektor pertanian terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara webinar dengan tajuk “Food and Agriculture Summit 2021, Stand Together Facing Food Crisis” pada Selasa (3/8).
Berbagai pembatasan selama pandemi dan peringatan dini FAO tentang krisis pangan, telah meningkatkan awareness kita akan pentingnya ketahanan pangan pada jangka panjang. Dalam rangka penguatan sistem pangan nasional, Presiden telah memprakarsai proyek jangka panjang food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Pengembangan food estate dilaksanakan berbasis korporasi agar petani yang berkelompok baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan akan lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.
Model korporasi bagi petani maupun nelayan akan menjadikan proses bisnis semakin modern dari hulu ke hilir secara utuh. Dari hulu seperti pencanangan One Village One
Product atau One Pesantren One Product. Dalam tahap pengolahannya seperti pendampingan penerapan teknologi, sertifikasi. Hingga hilirnya seperti pembangunan sistem logistik terpadu serta cold storage, akan membuat petani mendapatkan hasil yang optimal baik on farm maupun off farm.
Sedangkan Program Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor telah terbukti meningkatkan pendapatan petani. Dalam model tersebut terdapat peran perusahaan mitra yang menjadi off-taker sekaligus menyediakan bibit unggul, pendampingan, hingga pengepakan yang menarik.
Pemerintah memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan ekspor sehingga daya saing ekspor produk hortikultura menjadi meningkat berkali lipat. Terlebih lagi, Indonesia memiliki banyak komoditas exotic fruit yang tidak dimiliki negara lain, dan sekarang demand ekspornya sedang mengalami peningkatan.
Sementara dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat, Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan. Target PSR 2021 seluas 180.000 ha berpotensi dapat menyerap tenaga kerja petani swadaya 2,6 juta orang dan pekerja non pekebun 4,3 juta orang.
“Dari sisi kemudahan pembiayaan, Pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan dalam skema KUR Klaster,” pungkas Menko Airlangga.
Acara webinar “Food and Agriculture Summit 2021” ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Anggota Badan Anggaran/DPR RI Netty Prasetiyani, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto, Rektor IPB Arif Satria, Dewan Pakar Himpunan Alumni IPB Bustanul Arifin, dan Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB R. Fathan Kamil.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.