Supriansa menuturkan, jika melihat segi pandang adanya niat baik keluarga Akidi Tio memang suatu hal yang patut disyukuri.

Ia menyebut niat baik sudah dihitung pahala.

"Namun kalau hanya niatnya memang mau ngerjain aparat penegak hukum, maka itu lain soalnya. Maka perlu dilihat dulu motivasi apa keluarga almarhum yang mau menyumbang itu. Saya kira kalau ini benar hoaks, maka anggaplah niat baik tak berbuah manis. Sabar saja," pungkasnya.

Mirip Kasus Ratna Sarumpaet

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny Harman angkat bicara terkait viralnya sumbangan Rp 2 Triliun oleh anak Akidi yang masih misterius.

“Misteri Rp 2 Triliun Akidi Tio itu adalah pesan suci dari alam semesta untuk para pemimpin yang kini berkuasa. Yaitu, jangan suka berjanji bohong kepada rakyat, satukan kata dan perbuatan. Kasus Akidi Tio adalah peringatan sangat keras utk pemimpin agar berhenti berbohong," tulis Benny dikutip dari unggahannya di Twitter, Rabu (4/8/2021) seperti dilansir Kompas.TV.

Benny lalu menyinggung kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.

Menurut Benny kasus bohong Ratna Sarumpaet yang viral karena mukanya lebam, yang dipersalahkan adalah pihak-pihak yang menyebarluaskan dan ikut meramaikan kebohongan.

“Nasib Akidi Tio sumbang Rp 2 T ke negara mengingatkan saya kasus Ratna Sarumpaet (Rs) di 2019. Ratna Sarumpaet dituduh produksi berita bohong, mukanya bonyok digebuk padahal karena operasi plastik. Ratna Sarumpaet dan pengamat yang sebarkan berita diperiksa dan diseret ke meja hijau. Gimana Akidi?” tulis Benny.

Polda Sumsel masih mendalami kebenaran sumbangan Akidi Tio yang diserahkan anaknya Heryanty.

Bantuan yang tak kunjung cair hingga waktu yang dijanjikan sebelumnya diserahkan anak Akidi Tio, Heryanty, kepada Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021) pekan lalu.

Penjelasan PPATK

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menegaskan sejauh ini pihaknya belum menemukan transkasi aliran dana terkait komitmen sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan.

"Harus diakui, pengawasannya kita secara domestik sementara sampai hari ini data menunjukkan bahwa transaksi itu belum ada. Itu yang sudah kita monitor langsung karena PPATK punya akses melihat sistem keuangan Indonesia," ucap Dian dalam bincang khusus kepada Tribun Network, Selasa (3/8/2021).