TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri luar negeri kedua Brunei, Erywan Yusof ditunjuk sebagai utusan khusus atau special envoy ASEAN untuk memediasi konflik yang terjadi di Myanmar.

Dikutip dari Kyodo News, para menteri luar negeri ASEAN pada Rabu (4/8/2021) menyetujui Erywan Yusof mewakili ASEAN untuk Myanmar atas kekacauan politik di negara tersebut.

Berdasarkan sumber-sumber diplomatik regional pertemuan khusus berlangsung 40 menit, salah satunya menggambarkan suasana pertemuan virtual tersebut yang dinilai "tidak tegang seperti yang diharapkan’.

Pemerintah yang dipimpin militer Myanmar akhirnya menyetujui penunjukan Erywan, setelah selama berbulan-bulan berlalu tidak seorang pun ditunjuk untuk menindaklanjuti 5 poin konsensus.

Sebelumnya pada bulan April, para pemimpin negara-negara yang membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu setuju untuk mengirim utusan khusus ke Myanmar setelah kudeta militer pada bulan Februari yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Para menteri luar negeri kembali membahas masalah utusan khusus tersebut pada hari Senin, tetapi tidak ada penunjukan yang dibuat karena menunggu persetujuan pihak Myanmar.

Baca juga: Menlu RI Bahas Isu Myanmar hingga Afghanistan dengan Penasihat Keamanan Nasional AS

Myanmar akhirnya mengkonfirmasi penerimaannya dalam pertemuan hari Rabu, (4/8/2021).

Brunei adalah negara ketua saat ini dari 10-anggota negara ASEAN yang terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Penunjukan utusan khusus ASEAN ini merupakan salah satu bagian dari "lima poin konsensus" yang disepakati pada KTT Luar Biasa ASEAN yang diadakan di Indonesia pada akhir April.

Utusan itu diharapkan dapat memfasilitasi mediasi dialog di antara "semua pihak terkait" untuk mencari "solusi damai untuk kepentingan rakyat," menurut konsensus.

“Dato Erywan Pehin Yusof adalah tangan ASEAN yang sangat berpengalaman, dia adalah pilihan yang sangat baik,” kata Bilahari Kausikan, mantan sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Singapura.