TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan di saat situasi pandemi Covid-19.

Mantan Ketua KPK itu menilai, pengecatan ulang pesawat kepresidenan merupakan langkah absurd. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini yang membutuhkan sensitivitas terhadap kondisi rakyat yang terdampak pandemi.

"Jadi ada absurditas atau kekacauan-kekacauan persepsi dan sikap etis tadi. Belum pas waktunya untuk kegiatan yang mengganggu sensitivitas kepada rakyat," kata Busyro kepada Tribunnews.com, Rabu (4/8/2021).

Langkah absurd yang dimaksud Busyro adalah ketidakjelasan logika dan urgensi yang diajukan pihak Istana untuk cat ulang pesawat kepresidenan.

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah menjelaskan langsung secara transparan mengenai hal tersebut kepada masyarakat.

Terutama dari urgensinya dan penggunaan dana yang digunakan untuk melaksanakan proyek tersebut.

"Harusnya dijelaskan secara jelas, maksud dan penjelasan pemeliharaan pesawat itu apakah sudah saatnya diganti? Apa hubungannya ganti cat biru dengan merah dan ditinjau dari aspek apa? Patut dipertanyakan sekaligus diperjelas, karena uang rakyat harus jelas penggunaannya agar masuk nalar dan intuisi yang jelas," ungkapnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan  penggunaan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih untuk pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Angka itu dirasa cukup besar dan jangan dimaknai sebatas nominal semata.

Baca juga: Polemik Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang, Pemerintah Disebut Buta Hati dan Tak Punya Sense of Crisis

Busyro berpandangan nominal itu harus dipandang sebagai nilai yang berharga, terlebih jika dibandingkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Urgensinya harus jelas, kallau enggak jelas semuanya bias. Dibanding misalnya 2 Miliar itu untuk kepentingan pandemi, pasti tak jadi polemik karena dilihat dari aspek urgensi. Presiden kan sempat blusukan beri bansos, itu artinya ingin membuktikan ia dekat dengan rakyat, tapi kenapa Rp 2 miliar bisa lolos begitu saja?," pungkas Busyro.

Sebagai informasi, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sudah menjelaskan terkait anggaran pemeliharaan pesawat dan helikopter kepresidenan. Ia mengatakan rencana pengecatan pesawat tersebut telah direncanakan sejak 2019 lalu.

Pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Namun, kegiatan itu tak bisa langsung dilakukan karena pesawat itu belum memasuki waktu perawatan rutin.

"Diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," kata Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021) kemarin.